Lubukbasung,kaba12 — Seluruh fraksi di DPRD Agam nyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( PP- APBD) Agam Tahun Anggaran 2024.
Namun, dukungan tersebut dibarengi dengan berbagai catatan yang disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (10/6) di ruang sidang utama gedung DPRD Agam.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD H. Ilham, Lc, MA dihadiri Bupati Agam Benni Warlis, didampingi Wakil Ketua Aderia, SP, MM, Anggota DPRD Agam, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Edi Busti serta kepala OPD Pemkab Agam.
Karena dibatasi waktu dan memasuki shalat Zuhur, rapat dinyatakan di skor dan juga terdapat beberapa fraksi yang belum menyampaikan pandangan umumnya, rapat di skor sampai pukul 13.30 WIB. Rapat lanjutan dipimpin Wakil Ketua Aderia, SP, MM.
Dalam forum tersebut, juru bicara dari masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda pertanggungjawaban tersebut.
Terdapat tujuh fraksi, diantaranya Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi Golkar (Hanura, PBB dan PKB).
Sejumlah fraksi mengapresiasi Pemkab. Agam atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.
Namun, apresiasi tersebut disertai dengan sorotan terhadap realisasi belanja, pengelolaan aset, serta efektivitas pemanfaatan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
Fraksi PKS yang disampaikan juru bicara, Yandril, S.Sos, mempertanyakan terkait pendataan objek pajak yang ada di kecamatan, sudah berapa banyak yang sudah terdata. Serta, meminta penjelasan data aset dan arsip pengelolaan sepanjang tahun 2024.
Sementara itu, Fraksi Partai PAN melalui juru bicaranya Feri Adrianto, MM menyoroti tidak terealisasinya secara maksimal pendapatan daerah khususnya pendapatan yang bebas digunakan sebesar Rp90 miliar lebih yang terdiri dari PAD Rp54 miliar lebih, DBH provinsi Rp38 miliar lebih, DBH pusat lebih salur Rp2,3 miliar lebih.
Dengan tidak terealisasinya pendapatan daerah menyebabkan kepada belanja-belanja yang telah digunakan sebelumnya tidak dapat direalisasikan seperti kegiatan yang diusulkan melalui Renja OPD, Musrenbang, Pokir DPRD Agam.
Fraksi Partai Nasdem, melalui juru bicaranya, Alfian, menekankan perlunya dilakukan perencanaan yang lebih realitas implementatif.
Fraksi Nasdem juga mengingatkan, meski WTP telah diraih, temuan- temuan audit tetap harus ditindaklanjuti agar tidak menurunkan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Hal senada juga ditekankan oleh Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Syafril, SE yang menyebut agar jangan sampai SilPA dijadikan solusi untuk menutupi defisit.
Hal ini terjadi karena realisasi anggaran 2024 tidak maksimal sehingga beberapa kegiatan di OPD tidak terlaksana dengan optimal.
Fraksi Gerindra melalui Nesi Harmita, meminta agar pemerintah daerah melakukan pengkajian ulang terhadap asumsi dan potensi PAD untuk tahun berikutnya karena sangat berpengaruh terhadap rencana dan realisasi dari kegiatan yang masuk dalam perencanaan APBD.
Sementara itu, Fraksi PPP melalui juru bicara H. Gema Saputra, ST memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan jalan strategis di Kabupaten Agam yang hingga saat ini belum tuntas,salah satunya, ruas jalan dari Simpang Canduang menuju Pasar Akad. Jalan ini memiliki fungsi vital sebagai jalur alternatif bagi masyarakat.
Fraksi Partai Golkar (Hanura, PBB dan PKB), melalui juru bicara Adrius, menekankan agar program dan kegiatan pemerintah yang sudah memasuki triwulan tiga, sementara pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD belum maksimal dan dihitung dari waktu yang tersisa kiranya perlu menjadi perhatian serius dari masing-masing OPD untuk segera mempercepat pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu efisien dan efektif.
Penulis: HARMEN