Padang, kaba12.com — DPRD dan Pemprov Sumbar secara prinsip menyetujui permohonan hibah tanah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seluas 2 hektar yang akan dibangun Balai Besar Logistik Kebencanaan (BBLK) BNPB Regional Sumatera.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, BNPB diminta melengkapi semua persyaratan sebelum hibah ini disetujui DPRD Sumbar.
Hal itu disebutkan Supardi, Ketua DPRD Sumbar, saat rapat kerja dengan Gubernur Sumbar H.Mahyeldi Ansyarullah dan Kepala UPT. BNPB Sumbar, Bambang Warsito, bersama seluruh pimpinan Komisi DPRD Sumbar dan Jajaran OPD Pemprov Sumbar di ruang rapat DPRD Sumbar, Kamis (10/2)
Disebutkan Supardi, keseriusan BNPB dalam pembangunan Balai Besar Logistik Kebencaaan di areal seluas 2 hektar itu sangat diapresiasi pihak, bahkan selaku ketua DPRD Sumbar, pihaknya bersedia menandatangani surat keputusan pembangunan BBLK ini segera mungkin, sehingga anggaran untuk pembangunan bisa segera disiapkan.
Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi juga memberikan dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut. Menurutnya keberadaan Balai Besar Logistik Kebencanaan BNPB untuk mengcover wilayah Sumatera sekaligus Balai Diklat, merupakan suatu langkah strategis dalam upaya penanggulangan bencana di Sumatera.
“Kehadiran balai logistik dan diklat ini nantinya akan menjadikan Sumbar sebagai menjadi sentra penanggulangan bencana di Sumatera, khususnya untuk logistik. Sebab ketersediaan logistik di Sumbar, upaya penanggulangan dampak bencana di Sumbar pun akan lebih cepat,” ujarnya.
Secara khusus gubernur juga mengucapkan terimakasih pada ketua dan pimpinan komisi DPRD Sumbar yang telah merespon dan menggelar rapat kerja hari ini. Karena persetujuan hibah ini terletak pada DPRD.
Dijelaskan Mahyeldi, latar belakang pelaksanaan hibah, yakni surat Kepala BNPB kepada Gubernur Sumatera Barat nomor : B 491/KA.BNPB/OT.01.01/06/2021 tanggal 29 Juni 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pembentukan Balai Besar Logistik Bencana Alam. Kemudian, adanya permohonan secara langsung/lisan dari Sekretaris Utama BNPB pada saat kunjungan ke Sumbar bersama Komisi VIll DPR RI, Kementerian dan Lembaga Pusat perihal Pembentukan UPT BNPB menjadi Balai Besar Logistik dan Kediklatan Regional Sumatera di Sumatera Barat.
Dukungan senada disampai Anggota Komisi IV DPRD, Muzli M Nur, yang menyebutkan pembangunan balai besar logistik ini, menjadi salah satu prioritas dan diharapkan bisa dilakukan peletakan baru pertamanya.
“Kami berharap BNPB sudah menyiapkan anggaran melalui APBN dan semoga prosesnya berjalan dengan cepat dan lancar. Apalagi Balai Besar ini akan menjadi tempat vokasional. Kami sangat siap dan pasti mendukung,” tegasnya.
Disisi lain, kepada kaba12.com, H.Bambang Warsito, Kepala UPT BNPB Regional Sumatera, berharap dengan adanya Pusat Balai Besar Logistik di Sumbar penanggulangan bencana kedepannya akan cepat dilakukan.
“Dengan pusat Balai Besar Logistik Wilayah Sumatera di Sumbar, diharapkan kesiapan logistik akan lebih cepat dalam penanggulangan bencana. Serta mempersingkat jarak saat terjadi bencana di wilayah Sumatera,” ungkapnya.
Menurut Bambang, dibangunnya BBLK itu akan menjadi pilot project besar di Sumatera Barat, Ia berharap, pembangunan ini bisa segera diproses mengingat Sumbar termasuk ke dalam wilayah yang rawan bencana.
Hadir pembahasan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suip, Asisten Administrasi Umum, Andri Yulika, Kalaksa BPBD Sumbar Jumaidi, Sekwan DPRD Sumbar Raflis, serta perwakilan OPD terkait di Pemprov Sumbar.
HARMEN