APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 Disahkan, DPRD Agam Ingatkan Pemerintah

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Agam sepakati Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2022 dalam sidang paripurna di ruang sidang utama gedung dewan, Kamis, (29/9).

Pengesahan APBD-P tahun anggaran 2022 yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh ketua DPRD Agam Dr.Novi Irwan dan Wakil Bupati Agam Irwan Fikri disaksikan para pimpinan dewan masing-masing Suharman dan Irfan Amran dihadapan seluruh anggota DPRD Agam serta para kepala OPD Pemkab.Agam serta unsur Forkopimda.

Prosesi pengesahan APBD-P tahun anggaran 2022 yang sebelumnya sudah melalui serangkaian pembahasan yang cukup alot baik antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Agam, secara kolektif dan unsur terkait di DPRD Agam, termasuk TAPD (Tim Anggaran Pembangunan Daerah) dengan serangkaian persidangan yang cukup panjang.

Pasalnya, proses pembahasan APBD-P tahun anggaran 2022, selain membutuhkan kajian ekstra, mengingat semakin minimnya alokasi anggaran yang dimiliki kabupaten Agam, juga hingga semester 3 tahun 2022, serapan anggaran khususnya kegiatan OPD masih banyak yang belum maksimal.

“ Hal ini menjadi catatan yang cukup serius dalam serangkaian pembahasan yang dilakukan tim Banggar DPRD Agam bersama pemerintah. Kita sepakat untuk memaksimalkan pengawasan, sehingga seluruh kegiatan bisa berjalan optimal, “ sebut Dr.Novi Irwan, ketua DPRD Agam.

Walau berlangsung hangat dan alot, namun DPRD Agam bersama Pemkab.Agam bersepakat untuk bersama mendorong maksimalnya seluruh kegiatan yang sudah dirancang dalam APBD 2022, termasuk memacu kinerja yang bermuara pada serapan anggaran oleh seluruh OPD termasuk penyelesaian seluruh program kegiatan yang sebagian sudah terlaksana di lapangan.-HARMEN.-

7 Fraksi DPRD Agam Bersuara Kritis, Optimal Awasi Kegiatan Daerah

Fraksi-fraksi DPRD Agam sepakat untuk mendorong penyelesaian kegiatan pembangunan di kabupaten Agam secara maksimal, dengan melakukan pengawasan optimal di lapangan.

Hal itu bertujuan, tidak hanya agar kualitas kegiatan pembangunan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dengan kualitas yang tinggi, tapi juga untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran sesuai target yang sudah ditetapkan.

Hal itu ditegaskan 7 juru bicara fraksi-fraksi di DPRD Agam, diantraanya Nesi Harmita dari fraksi Gerindra, yang menyebut secara prinsip fraksinya sepakat dengan materi APBD-P tahun anggaran 2022, namun pemerintah diingatkan untuk memaksimalkan pengawasan dan kegiatan di lapangan, agar kegiatan yang digelar berkualitas.

Hal senada dikatakan Asrizal dari fraksi PKS, yang berharap pengawasan dan optimalisasi kegiatan di lapangan bisa menjadi perhatian serius pemerintah, apalagi yang berkaitan dengan program pembangunan di lapangan karena akan dimanfaatkan masyarakat.

Senada dengan hal itu Mardanis dari fraksi Demokrat Nasdem dan Antonis dari PAN, berharap kualitas kegiatan lapangan menjadi acuan penting dalam upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan anggaran yang ada saat ini.

Bahkan Zulfahmi dari fraksi Golkar, Mardisal Atan dari fraksi PPP dan Epi Suardi dari fraksi PBB Hanura Berkarya, lebih kritis mendorong pemerintah untuk membangun pengawasan ekstra, mengingat saat ini cukup banyak potensi masalah yang kemungkinan bisa muncul, jika pengawasan dan dorongan optimalisasi tidak dilakukan secara khusus.-HARMEN.-

Kegiatan Harus Diawasi Dengan Ketat

Dalam sidang paripurna pengesahan APBP-P 2022 itu, 7 fraksi DPRD Agam menyatakan sepakat dan setuju proses pembahasan yang sudah dilakukan terkait dengan perubahan APBD 2022 tersebut ditetapkan menjadi sebuah keputusan bersama, walau sebagian fraksi menyampaikan catatan dan pernyataan terkait beberapa hal krusial yang terjadi di daerah.

Sidang paripurna yang dipimpin ketua DPRD Agam Dr.Novi Irwan didampingi dua wakil ketua masing- masing Irfan Amran dan Suharman itu, dihadiri Wakil Bupati Agam Irwan Fikri, bersama Sekab.Agam Edi Busti, para kepala OPD Pemkab.Agam dan unsur Forkopimda Agam.

beberapa catatan yang disampaikan fraksi-fraksi diantaranya agar Pemkab.Agam menunjuk rekanan yang benar-benar profesional dalam melaksanakan proyek fisik, sehingga mutu dan spesifikasi pekerjaan dapat sesuai dengan yang telah ditetapkan.

“ Pemerintah daerah harus mengawasi lebih ketat terhadap seluruh kegiatan, baik itu yang bersumber dari APBD ataupun DAK, karena hal itu penting untuk menyelamatkan daerah, “ tegas Epi Suardi, juru bicara fraksi PBB-Berkarya-HANURA.

Bahkan, menurut Alhamdi Arif, anggota DPRD Agam dari fraksi Gerindra, sebelumnya sudah disampaikan berbagai data dan catatan penting terkait dengan masalah kegiatan pembangunan pisik di lapangan, yang diharapkan bisa segera dibenahi untuk menyelamatkan keuangan daerah dan kegiatan yang dibangun betul-betul berdampak positif untuk masyarakat.-HARMEN.-

Kritik Anggota DPRD Agam, Kegiatan Harus Dengan Tata Kelola Yang Baik

Untuk menghindari kerugian daerah, Pemkab.Agam diminta untuk melakukan kajian dan evaluasi terkait dengan penyiapan kegiatan pembangunan secara professional.

Pemkab.Agam bahkan diminta untuk mengelola anggaran dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tata kelola yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan.

“ Jika hal itu diabaikan, justru akan berdampak pada potensi kerugian daerah, baik tidak maksimalnya pengerjaan kegiatan di lapangan, masa pengerjaan dan aspek-aspek lain yang notabone-nya akan merugikan daerah, “ sebut Epi Suardi dan Zulfahmi anggota DPRD Agam.

Beberapa anggota DPRD Agam yang menyampaikan pendapat akhir fraksinya dalam sidang paripurna Kamis, (29/9), berharap Pemkab.Agam bisa lebih memaksimalkan pengawasan di lapangan, terutama terhadap kegiatan yang berpotensi masalah.

“ Kami justru berharap, Pemkab.Agam segera mengambil langkah-langkah dan tindakan strategis untuk menghindari kerugian daerah yang lebih besar, yang bisa saja dialami, jika masih diabaikan, “ tegas para juru bicara fraksi-fraksi di DPRD Agam itu, yang menyampaikan kekuatiran senada sesuai kondisi di lapangan saat ini.

Kekuatiran dan suara kritis anggota DPRD Agam itu juga sebelumnya mengemuka dalam proses persidangan pembahasan APBD-P tahun 2022 beberapa waktu lalu, bahkan sudah diuraikan beberapa temuan lapangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan pisik, termasuk suara-suara minor yang muncul dari masyarakat tentang pelaksanaan berbagai proyek di daerah ini.-HARMEN.-

DPRD –Pemkab.Agam Sepakat, Optimalkan Pengawasan

DPRD dan Pemkab.Agam sepakat untuk memaksimalkan pengawasan di lapangan terkait dengan berbagai kegiatan pembangunan yang tengah dilaksanakan saat ini. Hal itu penting dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas kegiatan agar berbagai sarana –prasarana yang dibangun bisa bermanfaat optimal bagi masyarakat.

Hal itu dinyatakan Wakil Bupati Agam Irwan Fikri saat menyampaikan sambutan usai pengesahan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 dalam sidang paripurna di ruang sidang utama gedung dewan, Kamis, (29/9).

Disebutkan, pihaknya mencatat berbagai masukan, sarana dan dorongan dari seluruh anggota DPRD Agam terkait dengan koreksi serta hal-hal lain yang intinya untuk mendorong optimalisasi kegiatan di lapangan.

Wakil bupati Agam itu menyampaikan terimakasih atas berbagai catatan dan masukan dari DPRD Agam tersebut, karena hal itu penting sebagai salah satu acuan bagi pemerintah untuk bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi kegiatan.

Hal serupa disebutkan ketua DPRD Agam Dr.Novi Irwan yang berharap, seluruh masukan dan saran anggota DPRD Agam itu, merupakan salah satu wujud perhatian dan bukti tanggungjawab bersama terhadap berbagai hal terkait dengan kemajuan pembangunan di daerah.

“ Kita mendorong pemerintah untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan evaluasi, yang sasarannya agar berbagai rencana pembangunan yang sudah dirancang bisa lebih berkualitas dan memberi dampak optimal bagi kepentingan masyarakat dan daerah, karena itu semua demi kemajuan dan untuk masyarakat, “ ulas Dr.Novi Irwan lagi.

HARMEN

0Shares