Tanah Datar, KABA12.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI lakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi pemerintah bagi 10 kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Kegiatan monev serta sosiaisasi tentang pengendalian gratifikasi dan korupsi tersebut diketuai Tim Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Kopsugah) KPK Wilayah III Adlinsyah M. Nasution, di aula kantor Bupati Tanah Datar di Pagaruyung, Senin (27/11).
Ketua Tim Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Kopsugah) KPK Wilayah III Adlinsyah M. Nasution mengingatkan seluruh aparatur tidak terlibat tindak pidana korupsi dan gratifikasi.
“Berbagai kasus korupsi telah terjadi dibeberapa daerah di Indonesia, seperti halnya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang banyak pelakunya para pejabat pemerintahan. Kasus korupsi ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” ujarnya.
Dalam monev yang diikuti 10 kabupaten/kota itu Adlinsyah M. Nasution juga mengingatkan agar ASN tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.
“Seluruh ASN diminta hati-hati dalam pelaksanaan tugas, jangan sampai berbuat korupsi dan menerima gratifikasi,” tegas Adlinsyah lagi
Sementara 10 kabupaten/kota yang mengikuti kegiatan itu masing-masing Kabupaten Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok.
Hal senada ditegaskan penyelenggara monev rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi. Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi juga mengajak seluruh aparatur sipil negara yang berada di Pemkab.Tanah Datar mewujudkan Luhak Nan Tuo bersih dari korupsi dan praktek gratifikasi.
“Mari kita ciptakan Tanah Datar yang bersih, terbebas dari tindak pidana korupsi dan gratifikasi, karena ini merugikan masyarakat,” sebut Irdinannsyah
Ia juga tidak lupa mengingatkan Walinagari yang telah dilantik beberapa hari yang lalu untuk mematuhi aturan tersebut, mengingat dana desa yang dikelola cukup besar.
“Utamakan transparansi dan akuntabilitas, pakai saja manajemen surau, dipampang seluruh kegiatan dan penganggarannya sehingga publik mengetahuinya,“ pesan Bupati.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Forkompinda Tanah Datar, Kepala OPD, Camat, Walinagari se Tanah Datar, Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Tanah Datar dan Ketua Asosiasi Pelaku Usaha se Tanah Datar.
(Jaswit)
