Lintau Buo, KABA12.com — Kasus pembangunan kepala bendungan Sangki I di Kecamatan Lintau Buo, Tanah Datar makin meruncing. Masyarakat di Kecamatan Lintau Buo memberikan waktu satu bulan kepada pihak provinsi untuk segera mengeluarkan surat izin pembuatan bendungan. Jika dalam kurun waktu satu bulan, izin masih belum dikeluarkan, warga berjanji akan melakukan aksi demontrasi ke kantor gubernur.
Warga Lintau Buo terutama yang terkena dampak irigasi Batang Sangki I yang ada di empat nagari di Lintau Buo menggelar rapat akbar Jumat (19/05) di masjid Alkubra Pangian. Rapat yang digelar oleh Komite Masyarakat Peduli Kekeringan Lintau Buo (KMPK-LB) dihadiri Camat Lintau Buo Zulkifli Idris, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, niniak mamak, bundo kanduong, cadiak pandai, pemuda, petani dan perwakilan unsur dari nagari.
Dalam rapat yang berlangsung alot tersebut, petani dan masyarakat Lintau Buo bertekad akan berdemontrasi ke kantor gubernur Sumbar Senin (22/05) mendatang.
Namun, upaya itu masih dibendung Bupati. Irdinansyah Tarmizi yang menyarankan untuk menunggu keputusan pihak terkait yang sedang rapat di Kota Padang pada saat bersamaan.
“Saat ini asisten 1 dan 2 tengah rapat bersama pihak pemprov, dinas kehutanan, dan balai air membahas hal yang sama. Dalam rapat itu dibahas tuntutan masyarakat, kita beri waktu kepada pihak terkait,” jelas Bupati.
Menurut Irdinansyah, tak hanya warga yang kesal denga kejadian tersebut. Bahkan dirinya sendiri juga sudah kesal dengan ego sektoral yang muncul.
” Masalah ini bukan masalah kabupaten, tapi sudah ranah provinsi dan inilah kenyataannya. Namun saya minta warga jangan gegabah, proses itu butuh waktu. Jadi kita tunggu. Kami siap mendukung masyarakat. Karena ini hajat orang banyak,” tegas Bupati.
Sementara itu, Abdul Wazid Datuak Indo Mangkuto salah seorang tokoh masyarakat Lintau Buo mendesak agar pihak terkait segera memroses perizinan pembuatan bendungan irigasi Batang Sangki I di Nagari Pangian, tepatnya dihutan lindung Ngalau Indah Pangian.
“Jika tidak dihiraukan, kami tidak akan bersabar. Kami akan demo ke gubernur ,” tegasnya.
Diberitakan, irigasi yang mengalir tiga nagari untuk 500 hektare sawah milik petani itu sebelumnya rusak akibat bencana longsor 16 Mei 2015 silam.
Selain menimbulkan satu korban jiwa dan dua lainnya luka-luka, bencana tersebut juga menyebabkan 500 hektare sawah dan ratusan kolam ikan warga kekeringan.
Kerugian materi yang dialami petani sendiri mencapai Rp 34 miliar, akibat tidak bisa bercocok tanam hingga empat kali musim tanam. Parahnya, penderitaan masyarakat semakin menjadi-jadi karena warga harus mengeluarkan uang untuk membeli air hanya untuk sekedar keperluan mandi cuci kakus (MCK).
(Ophik)
