Bukittinggi, KABA12.com — Hingga Minggu (03/09), sejumlah lokasi di kota Bukittinggi, masih melaksanakan penyembelihan hewan qurban.
Prosesi yang dilaksanakan bertepatan pada 12 Zulhijjah 1438 H ini, juga ada yang berpusat di rumah potong hewan dan beberapa lokasi lainnya.
Pemko Bukittinggi, terus memantau, dipimpin langsung walikota Bukittinggi, didampingi wakil walikota sejumlah Kepala OPD, Kabag Humas, Camat, Lurah dan beberapa unsur pemerintahan di Pemko Bukittinggi.
Dalam peninjaunnya selama dua hari terakhir, Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias turut memastikan kondisi kesehatan hewan qurban yang akan disembelih dan kelayakan untuk dikonsumsi serta pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam.
“Untuk Bukittinggi pemotongan hewan qurban dilakukan di 103 lokasi dengan jumlah yang terdata di dinas pertanian dan pangan sebanyak 960 ekor, terdiri dari 895 ekor sapi dan 65 ekor kambing. Kami dari pemerintah telah berpesan kepada panita qurban untuk mendistribusikan hewan qurban secara merata. Sehingga seluruh warga muslim di Bukittinggi dapst menikmati daging qurban,” ungkapnya.
Penyembelihan hewan qurban di Bukittinggi mulai dilaksanakan sejak Jumat lalu. Setelah penyembelihan, panitia langsung mendistribusikan dengan sistem penukaran kupon, yang sebelumnya juga telah diberikan kepada masyarakat sekitar lingkungan mesjid ataupun mushalla.
Sabtu (02/09) kemarin, rombongan walikota meninjau ke sejumlah lokasi, diantaranya, Masjid Mukhlisin Manggis Ganting, Masjid Gansala, Masjid Agung Tengah Sawah, Mushalla Al Ikhlas Birugo, Masjid Jami’ Aur Kuning, Masjid Jami’ Tigo Baleh dan Masjid Nurul Iman. Sedangkan Minggu (03/09), rombongan meninjau penyembelihan hewan qurban di daerah Simpang Tembok, Mesjid Darussalam Pakan Kurai, Mushalla Asshabirin Situpo, Mushalla Magfira Tangah Jua, Mesjid Jami’ Birugo, dan Mesjid di komplek sayur Pasar Aur.
Selain melakukan peninjaun, walikota dan rombongan juga menerima sejumlah keluhan dari pengurus mesjid tentang dana hibah.
Banyak pengurus yang tidak mengetahui sistem administrasi pemerintahan. Sehingga walikota dan tim menjelaskan prosedur administrasi pemerintahan yang harus dilakukan secara detail dan transparan.
(Ophik)
