Bukittinggi, KABA12 — Wali Kota Bukittinggi, Ramlan, Nurmatias, berikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11).
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, setelah enam fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada rapat paripurna pagi hari, agenda dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi -fraksi DPRD.
“Rangkaian rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Selanjutnya, Ranperda akan dibahas lebih mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Bukittinggi,” ungkapnya.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan, pertimbangan pengusulan BPBD Tipe C, meskipun hasil pemetaan menunjukkan skor 480 atau masuk kategori Tipe A. Penetapan tersebut mempertimbangkan ketentuan yuridis, kemampuan keuangan daerah, kesiapan aparatur, beban kerja dan efektivitas pelayanan. Saat ini, belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi mencapai 43 %
“Pemilihan Tipe C didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Kebutuhan tunjangan jabatan dan TPP struktural BPBD Tipe C sekitar Rp594,16 juta, Tipe B Rp799,47 juta,dan Tipe A Rp911,19 juta. Penghematan anggaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat,” jelasnya.
Terkait efektivitas pelayanan dan koordinasi lintas perangkat daerah, Wako dijelaskan, kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi BPBD tidak berbeda antara Tipe A, B maupun C. Koordinasi dilaksanakan bersama perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Mengenai mitigasi berbasis risiko, Pemko Bukittinggi tengah menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026–2030. Penguatan mitigasi juga dilakukan melalui pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dengan melibatkan niniak mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan relawan kebencanaan,” ungkapnya.
Dari sisi sumber daya manusia, kebutuhan personel akan disesuaikan melalui analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Berdasarkan dokumen yang ada, kebutuhan BPBD terdiri dari lima jabatan struktural, enam jenis jabatan pelaksana dengan kebutuhan sembilan orang, serta lima jenis jabatan fungsional dengan kebutuhan 80 orang. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan penanggulangan bencana, pertolongan pertama, evakuasi dan penyelamatan.
“Untuk kesiapan operasional, BPBD Kota Bukittinggi saat ini memiliki tiga regu piket yang bertugas selama 24 jam, masing-masing terdiri dari enam orang. Sarana prasarana yang tersedia meliputi satu Toyota Hilux, satu Ford Ranger, satu Isuzu Traga, dua perahu karet, alat komunikasi, tenda pengungsian, serta perlengkapan pertolongan pertama. Pemerintah daerah juga akan melakukan pemenuhan sarana prasarana secara bertahap dan pengembangan sistem peringatan dini,” ujarnya.
Anggaran BPBD Kota Bukittinggi tercatat sebesar Rp4.512.083. 952,- pada 2022, Rp5.840.717.069,- pada 2023, Rp4.833.020. 822,- pada 2024, Rp4.606.025. 003,- pada 2025 dan Rp6.130.356. 269,- pada 2026. BPBD juga telah memiliki anggaran khusus untuk kegiatan mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, serta dana siap pakai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan pada DPA Badan Keuangan.
“Berdasarkan data BPBD, sepanjang 2025 tercatat 69 kejadian bencana, terdiri dari 12 banjir, enam tanah longsor, 49 cuaca ekstrem berupa pohon tumbang, satu pencarian orang hilang, dan satu pergerakan tanah. Sedangkan pada 2026 tercatat 41 kejadian, meliputi 10 banjir, satu tanah longsor dan 30 cuaca ekstrem berupa pohon tumbang.
Wako menegaskan, pembentukan BPBD tidak hanya berkaitan dengan penataan struktur organisasi, tetapi juga penguatan seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana, dengan melibatkan seluruh unsur dalam memberikan perlindungan dan keselamatan kepada masyarakat.
(Ophik)