Bukittinggi, KABA12. Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi sampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11).
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan, setelah Wali Kota Bukittinggi menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Rabu sebelumnya, sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang -undangan, rapat paripurna hari ini dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tersebut.
Ibra Yaser, mewakili Fraksi PKS, menilai pembentukan BPBD merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Namun, Fraksi PKS meminta penjelasan terkait usulan BPBD Tipe C, sementara hasil pemetaan menunjukkan skor 480 atau kategori Tipe A, termasuk kajian tipologi, analisis jabatan, beban kerja,dan proyeksi anggaran untuk mendukung operasional BPBD.
“Kami mendorong penguatan mitigasi berbasis risiko melalui integrasi kajian risiko bencana dengan tata ruang, pengawasan bangunan rentan, serta penyediaan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi di kawasan Ngarai Sianok. Selain itu, diperlukan sistem komando lintas perangkat daerah, kesiapan personel 24 jam, penguatan Pusdalops, peningkatan kompetensi SDM, serta pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dengan melibatkan tokoh adat, masyarakat dan relawan. Prosedur evakuasi juga harus memprioritaskan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil,” ungkapnya
Shabirin Rachmat, mewakili Fraksi Gerindra, menyampaikan, penataan kelembagaan penanggulangan bencana merupakan hal mendasar untuk menjamin keselamatan masyarakat. Berdasarkan hasil pemetaan, Kota Bukittinggi memperoleh skor 480 yang masuk kriteria BPBD Tipe A, sementara Pemerintah Kota mengusulkan Tipe C. Fraksi Gerindra meminta usulan tipologi tersebut dikaji kembali dengan mempertimbangkan efektivitas pelayanan dan koordinasi antar-OPD.
“Efisiensi struktur organisasi harus dibarengi dengan efektivitas fungsi dan mutu penanganan bencana. Kami berharap Pemerintah Daerah mengkaji kembali konsekuensi pembentukan BPBD Tipe A, B dan C, terutama terhadap pelayanan, koordinasi antarlembaga, serta kecepatan penanganan bencana. BPBD bukan sekadar persoalan penataan perangkat daerah, tetapi menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melindungi keselamatan masyarakat,” ungkapnya.
M. Taufik, mewakili Fraksi NasDem, menyampaikan, sejumlah hal yang perlu mendapat penjelasan dari Wali Kota terkait rencana pembentukan BPBD Kota Bukittinggi. Hal tersebut meliputi tata kelola pendanaan di tengah keterbatasan anggaran daerah, pembagian kewenangan dan koordinasi antar-OPD agar tidak terjadi tumpang tindih tugas, strategi peningkatan sumber daya manusia, serta upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana, termasuk peralatan kedaruratan, pusat kendali (command center) dan sistem peringatan dini yang terintegrasi.
“Kami meminta penjelasan Wali Kota terkait strategi pengelolaan anggaran BPBD di tengah keterbatasan keuangan daerah, langkah menghindari tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral antar-OPD, peningkatan personel terlatih, serta pemenuhan peralatan kedaruratan, pusat kendali (command center), dan sistem peringatan dini yang terintegrasi,” ungkapnya.
Elfianis, mewakili Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan bahwa pembentukan BPBD Kota Bukittinggi perlu didukung kajian mendalam, terutama dalam menentukan tipologi organisasi yang sesuai dengan karakter risiko bencana, kemampuan keuangan daerah, serta kebutuhan pelayanan. Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, pemberdayaan relawan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kesiapsiagaan dan upaya pencegahan bencana.
“Organisasi yang ramping hanya dapat disebut efisien apabila memiliki SDM, kewenangan, sarana, anggaran, dan sistem kerja yang cukup untuk melindungi masyarakat. Kami berharap pembentukan BPBD tidak hanya berorientasi pada penetapan struktur organisasi, tetapi mampu memperkuat fungsi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana. Keselamatan masyarakat harus menjadi ukuran utama,” ujarnya.
Berliana Betris, mewakili Fraksi Karya Kebangsaan, menyampaikan beberapa masukan terkait pembentukan BPBD Kota Bukittinggi, terutama mengenai penataan kelembagaan sesuai tingkat kerawanan bencana, kesiapan sarana dan prasarana, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan, kepastian koordinasi lintas OPD, serta ketersediaan anggaran penanggulangan bencana. Fraksi juga meminta agar usulan pembentukan BPBD Tipe C dibahas secara mendalam dengan mempertimbangkan rekomendasi Gubernur Sumatera Barat.
“Kami menekankan paradigma penanggulangan bencana harus bergeser dari yang semula bersifat reaktif (fokus pada saat tanggap darurat) menjadi lebih proaktif pada tahap prabencana (mitigasi, pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan masyarakat),” ungkapnya
Dede Harahap, mewakili Fraksi PPP-PAN, meminta agar pembentukan kelembagaan mempertimbangkan tingkat risiko bencana, didukung anggaran memadai, personel profesional dan terlatih, sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan bencana, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan pengawasan kinerja BPBD.
“Keberhasilan penanggulangan bencana tidak diukur dari besar atau kecilnya struktur organisasi, melainkan dari kemampuan pemerintah dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan penyelamatan kepada masyarakat. Bagi kami, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Setiap kebijakan kelembagaan dan penganggaran harus bermuara pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
(Ophik)