Lubukbasung,kaba12 — Beberapa hari terakhir, jagat media dihangatkan dengan beredarnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) tentang hasil pemeriksaan di berbagai lembaga legislative di Sumatera Barat tahun 2023. Jumlah temuan yang beredar justru sangat fantastis.
Data yang beredar di media social, menyebutkan mayoritas daerah di Sumatera Barat termasuk Kabupaten Agam , kecuali DPRD Tanah Datar yang lolos dari pemeriksaan, tahun 2023 BPK menemukan adanya temuan akibat pembayaran yang tidak diakui, pertanggungjawaban belanda perjalanan dinas yang tidak sesuai kondisi senyatanya dan bentuk temuan lain .
Khusus di Kabupaten Agam, jumlah temuan BPK tahun 2023 juga menyentuh angka yang cukup fantastis yang mencapai Rp.4.061.550.000, masing-masing terkait pembayaran yang tidak diakui menginap/berbeda dengan data hotel sebesar Rp432.165.000 dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi senyatanya yang mencapai Rp3.629.385.000.
Mengklarifikasi informasi yang menyebar ditengah masyarakat,konfirmasi kaba12 dengan Sekretaris DPRD Agam Villa Erdi membenarkan beredarnya data tersebut. Namun ditegaskannya, seluruh temuan BPK tahun 2023 tersebut sudah diselesaikan dengan berbagai langkah yang dilakukan.
Disebutkan, penyelesaian yang dilakukan DPRD Agam selain dengan pengembalian dana temuan tersebut, sudah dilakukan klarifikasi dan perbaikan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Alhamdulillah, untuk temuan BPK tahun 2023 tersebut, sudah kita selesaikan dengan baik. Tidak ada masalah lagi, kita sudah selesaikan berbagai berbagai langkah, termasuk dengan pengembalian dan perbaikan administrasi. Intinya, semua temuan itu sudah clear, “tegas Sekretaris DPRD Agam tersebut.
Sementara data yang diperoleh kaba12, selain DPRD Agam, jumlah temuan BPK RI di berbagai daerah sangat luar biasa, bahkan banyak daerah yang jumlahnya diatas DPRD Agam termasuk DPRD Sumbar. Informasi yang diperoleh, mayoritas daerah sudah menyelesaikan masalah temuan tersebut.
(HARMEN)
