Lubukbasung, kaba12.com — Tim Satpol PP Agam kawal khusus kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Agam untuk penerapan protokol covid-19, terutama dengan mengatur jarak antrian pengunjung yang membludak serta aturan pemakaian masker bagi masyarakat yang berurusan ke kantor tersebut.
Pengawalan khusus itu dilakukan tim Satpol PP Agam, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, sesuai penerapan protokol covid-19 dalam masa new normal yang masih diberlakukan di kabupaten Agam, pasalnya 3 hari terakhir terjadi lonjakan warga yang mengurus berkas administrasi kependudukan di kantor tersebut.
Hal itu dibenarkan Kasatpol.PP-Damkar Agam Kurniawan Syahputra, menjawab kaba12.com, terkait dengan diterjunkannya personil di kantnor Disdukcapil Agam itu, Rabu,(24/6), setelah sejak Senin lalu ratusan masyarakat masih antri mengurus berbagai dokumen adminduk yang terkesan mengabaikan protokol penanganan covid-19.

Disebutkan Kurniawan Syahputra, pihaknya sengaja menginstruksikan personil untuk mengawasi secara khusus di kantor pelayanan adminduk yang tiga hari terakhir masih ramai dikunjungi warga dari berbagai wilayah di kabupaten Agam.
Yang menguatirkan, sebut Kasatpol.PP-Damkar Agam itu, masyarakat yang berurusan terkesan mengabaikan ketentuan new normal, karena tidak menjaga jarak aman dan tidak memakai masker, “ personil langsung memberi arahan untuk mentaati protokol covid-19, termasuk mengatur jarak antrian saat berurusan di kantor Disdukcapil Agam itu, “ jelasnya.
Langkah pengawasan langsung itu sudah sejak dua hari terakhir dilakukan personil Satpol PP Agam, karena serbuan warga untuk mengurus dokumen kependudukan, justru semakin tinggi, “ kita antisipasi karena potensi penyebaran virus corona harus selalu diwaspadai, “ tegas Kurniawan Syahputra.

Kasatpol.PP-Damkar Agam itu juga menghimbau masyarakat untuk ikut berperan dalam memutus rantai penyebaran covid-19, dengan selalu menjaga jarak aman saat berada di keramaian dan memakai masker, dan hal itu akan selalu diingatkan dalam berbagai aktivitas masyarakat oleh pemerintah.
HARMEN
