Bukittinggi, KABA12.com — Permasalahan pedagang Pasar Atas berlanjut. Setelah adanya keputusan dari pedagang yang mengatasnamakan pengurus P4B untuk membubarkan tim negosiasi, Yulius Rustam CS, angkat bicara. Tim negosiasi kembali berembuk dan bertemu dengan sejumlah awak media, di salah satu ruko depan Novotel, Senin (19/03).
Tim negosiasi P4B berpendapat, bahwa rapat tersebut merupakan rapat pengurus PKL dengan warga PKL yang dihadiri lebih kurang 200 orang, dalam rangka sosialisasi rencana Baznas untuk mengusahakan dana dari pusat untuk PKL. Pada rapat itu, Azwir Ibrahim CS, sengaja menghadiri dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memprovokasi peserta rapat untuk membubarkan tim negosiasi.
Yulius Rustam selaku Ketua Tim Negosiasi P4B, didampingi sejumlah pengurus tim negosiasi juga menyatakan, beberapa nama yang masuk dalam kepengurusan yang dibuat Azwir Ibrahim CS, tidak hadir dalam rapat tersebut tertanggal 12 Maret 2018 di Mesjid Raya. Upaya yang dilakukan Azwir Ibrahim, dinilai tidak melalui mekanisme yang benar.
“Dari permasalahan itu, pembubaran tim negosiasi P4B dan pembentukan pengurus P4B yang baru yang dilakukan Azwir Ibrahim tidak sah. Azwir Ibrahim CS, sudah melakukan sebuah kebohongan dan pembodohan yang menyebabkan kegaduhan. Ini yang kami sayangkan. Namun, bagi kami, tim tidak akan terpengaruh dengan keputusan itu,” tegasnya.
Tim Negosiasi P4B mengimbau kepada wagr P4B, untuk jangan mudah terpancing dengan trik pecah belah atau ado domba yang saat ini sedang berjalan. Selain itu, tim negosiasi akan tetap ada dan akan memperjuangkan aspirasi warga P4B.
“Kita tetap sepakat untuk dapat mendapatkan tempat dan penampungan yang layak. Bersedia dipindahkan ke penampungan setelah pembangunan seluruh penampungan selesai sebamyak yang dibutuhkan. Penempatan penampungan dilakukan secara musyawarah antara pemko dengan pedagang melalui tim negosiasi P4B secara berkeadilan dan transparan,” jelasnya.
Tim negosiasi P4B pun berharap kepada pemko untuk lebih arif menanggapai permasalahan ini. “Kami berharap, pemko dapat menyelesaikan permasalahan pedagang pasar secara kemanusiaan yang adil dan beradab,” ulasnya.
(Ophik)