Padang, kaba12 — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mendukung penuh perjuangan tenaga kesehatan yang tergabung dalam berbagai organisasi profesi yang beberapa waktu belakangan bereaksi keras terkait pembahasan RUU Omnibuslaw Kesehatan.
Bahkan, dihadapan pengurus IDI Wilayah Sumbar Sabtu pekan lalu di kediaman resmi gubernur Sumbar di Padang, Mahlyeldi menyatakan siap menyampaikan aspirasi para tenakes itu pada pemerintah pusat sesuai mekanisme yang ada.
Rombongan Pengurus IDI Wilayah Sumbar, yang menghadap Gubernur Sumbar dipimpin Ketua IDI Dr. dr. Roni Eka Sahputra (K)-Spine, didampingi Sekretaris, Ketua MPPK dan Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).
Dokter Roni melaporkan kepada Gubernur bahwa IDI dan organisasi profesi lainnya akan mengadakan aksi damai RUU Omnibus Law Kesehatan Senin,(8/5) yang akan dilaksanakan dalam dua bentuk, pertama bentuk aksi yang terpusat di Jakarta dengan mengirimkan 54 orang delegasi IDI Wilayah, dan 20 orang dari PDGI. Kedua aksi yang digelar diberbagai kabupaten- kota di Sumatera Barat dengan perkiraan anggota aksi damai sekitar 3000 orang.
Ditambahkan, aksi damai ini adalah puncak dari berbagai proses penyampaian aspirasi yang disampaiakan IDI dan OP lainnya yang tidak digubris pemerintah pusat dan legislatif, termasuk kurangnya pelibatan OP (Organisasi Profesi ) dalam proses perbuatan RUU, padahal Organisasi Profesi sebagai tempat bernaung para Tenaga Kesehatan, lebih paham persoalan bidang kesehatan.
Gubernur Sumbar menyatakan secara prinsip sangat mendukung perjuangan IDI Wilayah Sumbar dan OP lainnya dalam aksi Damai permintaan penghentian pembahasan RUU omnibus Law Kesehatan yang dilaksanakan IDI. Namun penyampaian pendapat diharapkan bisa dilaksanakan dalam damai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Ditambahkan bahwa memang sudah menjadi hak setiap orang baik secara Individu maupun berkelompok untuk menyampaikan pendapat terhadap suatu hal, dan itu dijamin Undang-Undang. Gubernur berjanji akan menyampaikan aspirasi IDI dan OP lainnya ke pemerintah pusat, dan meminta pemerintah pusat untuk bijak dalam menanggapi aspirasi dari tenaga kesehatan.
Mahyeldi berharap, aksi damai yang dilaksanakan tidak mengganggu pelayanan kesehatan di Sumatera Barat, “mudah-mudahan bisa diatur dokter yang turun dan dokter yang tetap memberikan layanan, “ harapnya.
HARMEN