Padang, KABA12.com — Kabupaten Tanahdatar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya dan yang membanggakan, prestasi ini berhasil dipertahankan enam tahun terakhir berturut-turut.
Opini WTP untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2017, diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Pemud Aryo Wibowo SE MSi Akt, di ruangan pertemuan Gedung BPK Perwakilan Sumbar Padang, Jumat (25/05).
Opini WTP diterima langsung Bupati Tanahdatar Irdinansyah Tarmizi didampingi Ketua DPRD Anton Yondra. Turut hadir pada kesempatan itu Inspektur Altri Suandi, Kepala Badan Keuangan Daerah Hendri dan sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemkab Tanahdatar.
Bupati Irdinansyah dan Ketua DPRD Anton Yondra mengaku amat bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada jajaran Pemkab Tanah Datar, sehingga opini WTP yang sudah berulang kali diperoleh, kini kembali diterima untuk ketujuh kalinya.
“Ini hadiah terindah untuk pemerintah dan masyakakat Tanahdatar di bulan Ramadhan 1439 Hijriyah. Semoga raihan opini WTP ini menjadi motivasi bagi segenap jajaran pemerintahan untuk meningkatkan kinerja. Pemkab Tanah Datar secara konsisten akan menerapkan pengadministrasian berbasis elektronik, seperti e-planning, e-budgetting, e-monev dan e-procurement,” tegas bupati.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar Pemud Aryo Wibowo SE MSi Akt mengatakan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK adalah sebuah keniscayaan. Menurutnya, hal itu bisa dicapai sepanjang instansi pengguna APBN bisa memenuhi kriteria yang ditetapkan BPK.
“Selama hal itu (kriteria BPK) dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan maka upaya pencapaian WTP itu sesuatu yang niscaya,” katanya.
Lebihlanjut Pemud Aryo Wibowo menyebutkan, opini WTP adalah sebuah penilaian tentang informasi kewajaran pada laporan keuangan. BPK pun telah menetapkan sejumlah kriteria untuk bisa mencapai predikat tersebut.
Adapun kriteria tersebut seperti, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, “jadi, selama empat kriteria ini dipenuhi, BPK akan memberikan opini WTP kepada pemerintah, baik pusat, kementerian/lembaga (K/L), dan pemerintah daerah,” ujarnya.
(Jaswit)