Lubukbasung, KABA12.com — Sekretaris daerah kabupaten Agam Martias Wanto menyampaikan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi DPRD Agam tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018 dalam rapat paripurna terbuka di aula utama DPRD Agam Padangbaru Lubukbasung, Senin (06/11).
Dalam jawaban bupati yang dibacakan Sekab Agam disampikan pemerintah memberikan apresiasi atas koreksi yang disampaiakan oleh ketujuh fraksi yang ada di DPRD Agam.
Seperti halnya atas koreksi yang dipertanyakan Fraksi Partai Demokrat mengenai besaran potensi pajak daerah dan reteibusi yang dapat dihimpun di tahun 2018.
Terkait dengan hal itu, Sekab Agam menjelaskan bahwa berdasarkan target yang ditetaokan bagi OPD pengelola PAD, potensi pajak tahun 2018 sebesar Rp 106 miliar, diman target tersebut telah mengalami kenaikan dibandingkan target tahun sebelumnya.
“Untuk mewujudkan target tersebut kita membutuhkan PPNS pajak sebagai pejabat yang berwenang menindak pelanggaran perda pajak dan retribusi, karena selama ini kita terkendala karena belum diterapkannya sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, disamping adanya perubahan regulasi tentang pajak,” katanya.
Kemudian menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar tentang penempatan dana penunjang kegiatan LKAAM, Bundo Kanduang, MUI, Ormas keagamaan dan kepemudaan, Oemjab. Agam menjelaskan, penganggaran LKAAM dan Bundo Kanduanh melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, MUI dan ormas kemasyarakatan melalui penganggaran bagian Kesra, sementara pembinaan Karang Taruna melalui Dinas Sosial dan organisasi kepemudan melalui Disparpora.
Lalu, menjawab pertanyaan Fraksi PKS tentang proporsi total dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan dana alokasi nagari, Martias Wanto merincikan anggaran pendidikan sebwsar 39,48%, anggaran kesehatan sebesar 24,47 %, infrastruktur 32,30% dan dana alokasi nagari sebesar 10%, jumlah dana perimbangan dikurangi DAK,” sebutnya.
Secara umum jawaban bupati yang disampaikan Sekab Agam terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembangunan dapat terus ditingkatkan, sehingga dapat lebih berdaya guna dan dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, “untuk mewujudkan itu semua perlunya komitmen kita bersama untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya, sehingga apa yang direncanakan di tahun 2018 dapat terlaksana maksimal,” tutupnya.
(Jaswit)
