Maninjau, kaba12.com — Banyak masalah mencuat saat darurat percepatan penanganan pandemic covid-19 di wilayah kabupaten Agam. Hal itu, banyak disampaikan masyarakat pada anggota DPRD Agam yang saat ini tengah menggelar kunjungan kerja dalam masa reses persidangan II tahun 2020 saat ini.
Seperti halnya dalam kunjungan kerja anggota DPRD Agam dari Dapil VI di kantor camat Tanjung Raya Jumat,(12/6)kemarin, berbagai aspirasi disampaikan masyarakat pada para anggota dewan yang diterima camat Tanjung Raya Handria Asmi bersama para walinagari di aula kantor camat di Maninjau.
Beberapa anggota DPRD Agam Dapil VI yang hadir mengikuti reses itu masing-masing, Irfan Amran wakil ketua DPRD Agam, Suhermi, Syaharuddin, Alhamdi Arif dan Mardisal Athan didampingi unsur secretariat DPRD Agam.
Wakil Ketua DPRD Agam, Irfan Amran menjelaskan meski dalam kondisi pandemic covid-19, kunker yang digelar diharapkan tertap berjalan dengan baik dan lancar, “ kita tetap mematuhi protokol penanganan Covid-19 dengan menjaga jarak duduk tamu yang hadir dan memakai masker,” jelasnya.
Dalam pertemuan penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, beberapa aspirasi disampaikan masyarakat diantaranya masalah pendidikan karakter anak selama masa darurta pandemic covid-19, dimana anak-anak belajar di rumah dengan telepon seluler, dengan banyaknya pengaruh dari media sosial, televisi dan makanan, masalah regrouping yang akan terjadi di sekolah dasar di Kecamatan Tanjung Raya, masalah dana BLT, masalah Pokir anggota DPRD, jalan berlubang dari Simpang Kandis sampai Ambun Pagi, pengangkatan perangkat daerah yang masa jabatannya cukup lama.
Menanggapi beragam aspirasi yang ditampung anggota dewan tersebut, ditanggapi Alhamdi Arif yang menjelaskan mengenai dana bantuan selain pokir dari anggota dewan untuk nagari, harus program bantuan lain, salah satunya program OPD yang menggunakan dana APBD. Saat ini, program karena dana APBD tersedot untuk bantuan penanganan covid-19.
Sementara Suhermi menanggapi masalah pendidikan dan karakter anak saat ini selama sekolah diliburkan, harus bersama-sama untuk memulihkan sikap dan jiwa anak anak murid untuk bangkit menjadi anak yang lebih baik lagi bisa dengan bantuan para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri.
“ Masalah regrouping sekolah kita juga harus turut membangun sekolah yang sudah ada sekarang dengan menyekolahkan anak -anak kita disekolah tersebut dan tidak mendaftarkan anaknya ke sekolah tetangga agar tercukupi jumlah siswa dalam satu sekolah ini,” ulas Suhermi.
Dilain pihak, menurut Mardisal Athan yang menanggapi masalah dana BLT yang berbedaditerima masyarakat itu berdasarkan data yang sudah ada, dimana dana BLT itu terbagi dua, pertama dana BLT untuk masyarakat miskin, kedua dan BLT untuk masyarakat terdampak Covid-19,” jadi tidak semua warga yang menerima dana BLT tersebut, hanya salah satu”, jelasnya.
“Seluruh aspirasi dan persoalan yang disampaikan berbagai elemen masyarakat, sudah kami tampung dan akan segera ditindaklanjuti bersama unsur terkait di Pemkab.Agam, “ jelas Mardisal Athan.
HARMEN
