Bukittinggi, KABA12.com — Komitmen Pemko Bukittinggi dalam menyelenggarakan tranparansi informasi tidak diragukan lagi.
Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di ruang rapat utama Balaikota, Selasa (25/04) kemarin.
Rakor dipimpin Sekretris Daerah yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Drs. H. Johnni selaku PPID Utama, dihadiri PPID Pembantu OPD dan BUMD, untuk membahas tata cara penyusunan daftar informasi public (DIP) dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi.
Johnni menyampaikan, keterbukaan informasi publik merupakan tuntutan yang tidak bisa dielakkan oleh Badan Publik, termasuk Pemerintah Daerah. Hal ini mesti disegerakan sekaitan dengan pelaksanaan good governance dan clean government. Pihaknya menargetkan DIP tersebut akan diumumkan melalui website pemerintah akhir Juni nanti.
“Kita tidak mau lagi ada SKPD yang tidak paham tentang pentingnya penyediaan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena tidak main-main seluruh kelalaian dalam penindaklanjutan permohonan informasi nantinya akan bisa dibawa ke ranah hukum,” terangnya.
Kadis Kominfo itu juga menjelaskan, masyarakat pemohon informasi harus mengikuti prosedur yang ada. Diantaranya mengisi form permohonan permintaan informasi publik dan melampirkan identitas serta alasan penggunaan informasi publik yang diminta.
Menurut UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, lanjutnya, masyarakat sebagai pemohon informasi juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan informasi sesuai dengan peruntukannya dan tidak menyalahgunakan. Karena hal itu juga akan berdampak hukum bagi si pemohon.
Kedepan, layanan informasi dipusatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sekretariat PPID. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pendataan permohonan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemko Bukittinggi.
(Ophik)
