Lubukbasung, kaba12.com — Komisi II DPRD Agam gelar rapat kerja dengan mitra di aula I DPRD Agam, Senin (9/3) menghadirkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam bersama jajarannya dan perwakilan penyuluh seluruh pertanian kecamatan di Kabupaten Agam.
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Agam, Rizki Abdillah Fadhal, didampingi Wakil Ketua Zulhefi, Sekretaris Ridwan Suhaili serta anggota komisi Asrizal, Zulpardi dan Noveri Edios itu membahas hal-hal krusial yang berkembang ditengah masyarakat hingga kebutuhan-kebutuhan teknis yang diperkuat dengan APBD untuk menunjang kegiatan penyuluhan bidang pertanian kedepan.
Menurut Rizki Abdillah Fadhal, dalam rapat kerja tersebut, pihaknya juga mengevaluasi proses pendataan ERDKK & penyaluran kartu tani sebagai program baru pemerintah dalam memfasilitasi pupuk bersubsidi bagi petani.
Ditambahkan, penyuluh pertanian juga diberi kesempatan memberikan masukan dan saran terkait kendala di lapangan demi kelancaran dunia kepenyuluhan untuk mendorong optimalisasi hasil produksi pertanian dan professionalisme petani.
Beberapa masukan dari penyuluh pertanian terutama penambahan operasional lapangan penyuluh, fasilitas kerja seperti sepatu, pakaian, kelengkapan operasional BPP, hingga kebutuhan penambahan tenaga penyuluh yang masih kurang, termasuk beberapa penyuluh yang memasuki masa pensiun tahun ini.
Menambah masalah tersebut, menurut Zulhefi dan Zulpardi, anggota komisi II DPRD Agam, mengapresiasi kinerja penyuluh yang tidak kenal jam kerja untuk memenuhi kebutuhan petani di Kabupaten Agam, ditengah keterbatasan anggaran.
Ditambahkan, Komisi II DPRD Agam berkomitmen untuk segera mengusulkan berbagai aspirasi dan masukan tersebut, kepada bupati agar bisa menaikkan TPP penyuluh demi kelancaran kegiatan di lapangan, serta anggaran operasional BPP untuk kebutuhan administrasi.
Hal senada disebutkan, Noveri Edios,yang menyebut TPP penyuluh perlu dinaikkan berbasis kinerja, pasalnya penyuluh yang aktif dan giat ke lapangan, tentu berbeda tunjangannya dengan yang malas dan jarang ke lapangan, ini bisa diatur dalam Perbup sesuai prinsip tunjangan berbasis kinerja.
“ Hal itu perlu diatur dan dikaji bersama secara professional,” sebut Noveri Edios.
Sementara menurut kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Arief Restu merespon permintaan seluruh penyuluh dan akan membicarakannya bersama pihak terkait di Pemkab Agam,terutama permintaan peningkatan tunjangan dalam TPP.
Ditambahkan Arief Restu, setiap tahun permintaan anggaran selalu diusahakan diposisi maksimal sesuai kebutuhan tiap kecamatan, hanya saja keterbatasan anggaran daerah selalu menjadi pembatas kebutuhan pertanian saat ini, “ kita akan laporkan hal itu pada pimpinan dan akan segera dibahas bersama, “ ulas Arief Restu.
HARMEN