Bukittinggi, KABA12.com — Progres pembangunan Mal Pelayanan Publik telah mencapai 63 persen.
Memastikan kelancaran pelaksanaannya, Wali Kota Bukittinggi didampingi Sekda dan sejumlah SKPD terkait, meninjau ke lokasi, Senin (21/09).
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan, pembangunan mall pelayanan publik dilaksanakan tiga tahap atau tiga tahun anggaran, mulai dari tahun 2019 lalu hingga tahun 2021 mendatang. Untuk tahap dua tahun 2020 ini, pembangunan mal pelayanan publik menelan dana Rp 10 milyar lebih.
“Kegiatan pembangunan mal pelayanan publik (MPP) direncanakan membutuhkan anggaran Rp 28 milyar lebih. Kita bagi dalam tiga tahap, tahun 2019 dianggarkan Rp 13 milyar lebih, tahap kedua tahun 2020 dianggarkan Rp 10 milyar lebih dan tahap ketiga nanti tahun 2021, dianggarkan sebesar Rp 5 milyar lebih,” jelas Ramlan Nurmatias.
Mal Pelayanan Publik, berdiri di tanah seluas lebih kurang 3000 m². Ditarget akhir tahun 2020 ini, lantai satu MPP dapat dioperasionalkan.
“InsyaAllah lantai 1 pada bulan Desember 2020 ini dapat dioperasionalkan. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat semua,” ungkap Wako.
Pembangunan mal pelayanan publik bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, murah dan nyaman. Karena semua pelayanan dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, serta BUMN/BUMD, akan ditempatkan di MPP dengan sarana prasarana yang representatif.
“Kita rencanakan ada 22 pelayanan yang ada di MPP ini. 19 diantaranya instansi vertikal, seperti, pelayanan passpor oleh Imigrasi dan pengurusan pajak kendaraan oleh samsat. Selain itu ada 3 SKPD yang juga pelayanannya ada di MPP, pelayanan dukcapil, perizinan dan badan keuangan. Intinya bagaimana memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
(Ophik)
