Bukittinggi, KABA12.com — Polres Bukittinggi, gelar operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2019. Dimulainya operasi tersebut, diawali dengan gelar pasukan yang dilaksanakan di halaman Mapolres Bukittinggi, Rabu (19/09).
Kapolres Bukittinggi AKBP. Arly Jembar Jumhana, mengatakan, operasi mantap brata, ditujukan untuk mengamankan jalannya Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan secara serentak pada 17 April tahun 2019 mendatang. Khusus Polres Bukittinggi, telah disiagakan 500 personil, untuk mengamankan pesta demokrasi itu.
Pengamanan pemilu 2019 di Bukittinggi juga melibatkan beberapa instansi lainnya seperti TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan tentunya partisipasi dari masyarakat agar pemilu bisa berjalan lancar dan aman.
“Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilu ini akan berlangsung selama 397 hari serentak seluruh Indonesia termasuk di kota Bukittinggi. Untuk itu mari kita secara bersama wujudkan pemilu yang aman dan damai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kapolres mengutarakan, tujuan operasi Mantap Brata ini, juga untuk meningkatkan sinergitas Polri, mewujudkan kemananan dalam negeri yang kondusif di wilayah hukum Polres Bukittinggi. Oleh karena itu, Polres Bukittinggi sepakat mensukseskan Pemilu 2019 yang aman, damai, sejuk dan badunsanak.
“Pada kesempatan ini, juga sekaligus dideklarasikan dan penandatanganan kesepakatan Tungku Tigo Sajarangan, dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bukittinggi, Niniak Mamak, Tokoh Adat, Tokoh Agama, serta perwakilan Partai Politik (Parpol),” jelasnya.
Kapolres juga meminta kepada masyarakat Bukittinggi untuk menyambut Pemilu 2019 dengan keceriaan. Karena pilihan boleh berbeda namun silaturahmi tetap terjalin. Disamping masyarakat harus bijak dalam bertutur kata baik dalam keseharian maupun bermedia sosial.
“Kerawanan pemilu mungkin saja terjadi, karena pilihan setiap orang pasti berbeda. Tentunya hal demikian harus disikapi dengan bijak serta harus ada kesadaran masyarakat serta pihak tertentu untuk mengamakan wilayah tersebut,” jelasnya.
(Ophik)