Pemko dan DPRD Rapat Bicarakan Pasa Ateh, RSUD dan Gedung DPRD

Bukittinggi, KABA12.com — DPRD Kota Bukittinggi bersama pemerintah, melaksanakan rapat koordinasi terkait Pasa Ateh, RSUD dan Gedung DPRD. Rapat dilaksanakan di Gedung DPRD, Senin (29/06).

Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan, menjelaskan, rapat dilaksanakan dalam rangka mendapatkan informasi secara resmi dari Pemko Bukittinggi, terkait operasional Pasa Ateh, pembangunan RSUD dan rencana pembangunan DPRD. Informasi yang didapat, tentunya menjadi bahan bagi wakil rakyat, untuk memberikan masukan ataupun memberikan penjelasan kepada masyarakat Bukittinggi.

“Ada tiga yang kita terima informasi hari ini. Bagaimana operasional Pasa Ateh nantinya, pembangunan RSUD dan juga pembangunan DPRD. Sehingga dapat menjadi bahan bagi kami Anggota DPRD sebagai mitra kerja Pemko, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan,” jelasnya.

Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dalam rapat itu, menjelaskan, untuk operasional Pasa Ateh, akan segera dimusyawarahkan serta disosialisasikan kepada pemegang hak sewa pada Selasa (30/06) besok. Sosialisasi terkait, aturan yang harus diikuti pedagang dan juga besaran sewa yang merupakan hasil hitungan KPKNL.

“Jumlah besarannya, telah kami sampaikan ke DPRD. Bagaimana untuk beberapa bulan kedepan, tentu jadi pertimbangan kami, karena kita dilanda covid-19 yang berdampak pada perekonomian warga, khususnya pedagang. Jadi tentu kita bicarakan juga besok dengan pedagang, semoga mendapat kesepakatan terbaik,” ujar Ramlan.

Untuk pembangunan RSUD, lanjut Wako, telah kembali dilanjutkan pembangunan oleh PT. MAS, karena kontraktor sebelumnya bermasalah. “Kontrak pelaksanaan hingga Oktober 2020 ini dengan anggaran Rp 80 milyar. Semoga selesai pada waktunya,” harap Wako.

Sementara, untuk pembangunan Gedung DPRD baru, diakui Wako mengalami kendala. Untuk kelanjutannya, tentu melihat kondisi keuangan daerah.

“Kemarin itu dananyakita arahkan dulu untuk penanganan covid-19. Jadi pembangunan DPRD kita tunda sementara. Intinya tetap kita akan bangun nanti, melihat kondisi keuangan daerah dan aturan yang jelas,” jelas Wako.

(Ophik)

0Shares