Bukittinggi, KABA12.com — Pemko Bukittinggi melalui sejumlah Kasubag Perencanaan dan Tim Koordinasi Sakip, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan dokumen perencanaan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan itu digelar oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Bukittinggi, 27 hingga 29 Februari 2020 di Jakarta.
SAKIP Kota Bukittinggi telah dua tahun secara berturut – turut memperoleh predikat BB yang berarti dinilai baik oleh pusat dalam hal komitmen penguatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini membuktikan bahwa wali kota telah membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan dinilai sukses membawa kota Bukittinggi memasuki era baru yang makin baik.
Kepala Bapelitbang Bukittinggi, Rismal Hadi, mengatakan, Bimtek ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas serta menindak lanjuti beberapa rekomendasi dari penilaian Sakip tahun sebelumnya. Ini membuktikan kesungguhan Pemko Bukittinggi dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk menjadi lebih baik dalam melakukan percepatan reformasi birokrasi.
“Pada bulan Maret ini kita akan menyelesaikan LKIP baik tingkat SKPD maupun tingkat Kota, untuk itu dalam tahapan penyusunan LKIP tahun 2019 ini perlu menindak lanjuti beberapa rekomendasi atas penilaian SAKIP tahun sebelumnya,” ujar Rismal.
Dihadapan para peserta Bimtek, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi senantiasa berupaya meningkatkan kualitas SAKIP yang fokus pada pencapaian prioritas pembangunan Kota Bukittinggi melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, efisien, serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala.
“Untuk itu diminta kepada peserta agar melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran efektif untuk mencapai sasaran strategis. Kegiatan yang tidak mempunyai kaitan langsung dalam pencapaian sasaran strategis tidak boleh lagi ada, kenapa kita harus menyusun banyak – banyak kegiatan tetapi tidak mempunyai dampak dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kota Bukittinggi, saya tegaskan kembali dalam penyusunan kegiatan harus mempunyai manfaat kepada masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kota Bukittinggi. Intensifkan kembali pembahasan cascading dan pohon kinerja SKPD,” ujar Wako.
Walikota berkomitmen terus meningkatkan kualitas SAKIP kota Bukittinggi, karena hal ini juga akan berpengaruh dengan DID yang diterima daerah, sebagaimana disampaikan tahun 2020 ini Pemko Bukittinggi meraih DID terbesar di Sumbar sebesar Rp 62,8 milyar yang salah satu penyumbangnya adalah dari nilai SAKIP.
Selanjutnya Walikota meminta kepada Tim Koordinasi SAKIP senantiasa meningkatkan kualitas evaluasi program secara berkala dan menyeluruh dengan berfokus pada ketercapaian hasil program serta keterpaduan lintas SKPD, pada penyajian laporan kinerja diharapkan agar tidak hanya mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran saja namun dapat menggambarkan analisis pencapaian kinerja dan efektifitas program yang diemban oleh setiap SKPD.
“Saya yakin dan percaya kasubag perencanaan mampu mengemban tugas ini dengan baik, diharapkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antar seluruh SKPD dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan pembangunan yang kita tetapkan dapat diwujudkan bersama,” tegasnya.
Sebagi pemateri pada Bimtek ini, Direktur Pelaksana Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Keuda Kemendagri dan Direktut Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Kementeriaan PPN/BAPPENAS serta dari Kementerian PAN RB.
(Ophik)