DPRD Agam

Organ Tunggal Kembali “Menghangat”, Warga Lapor ke Anggota DPRD Dapil I Agam

Lubukbasung, kaba12.com — Masalah organ tunggal yang sampai larut malam bahkan sampai dini hari, kembali menghangat ditengah masyarakat. Bahkan, keresahan warga kembali mencuat menyusul aksi organ tunggal yang “dipanaskan” oleh para pendatang, yang kerap memicu masalah.

Masyarakat berharap, Pemkab.Agam kembali memberlakukan ketentuan jam operasional organ tunggal tersebut, seperti sebelumnya, termasuk pada masa pandemic, yang jam tayangnya diatur hingga pukul 22.00 WIB, bahkan di beberapa nagari, kegiatan hiburan organ tunggal diatur sampai pukul 18.00 WIB menjelang magrib.

Seperti yang mencuat saat rombongan anggota DPRD Agam dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Agam, menggelar kunjungan kerja di wilayah pemilihan masing-masing di kecamatan Lubukbasung dan kecamatan Tanjung Mutiara.

Mencuatnya reaksi warga terkait dengan jam tayang organ tunggal yang makin tak menentu itu dibenarkan M.Ater Dt.Manambun dan Joni Putra Dt.Bintaro Hitam menjawab kaba12.com secara terpisah di Lubukbasung.

Disebutkan, persoalan yang sama muncul di dua kecamatan masing-masing Lubukbasung dan Tanjung Mutiara, dimana masyarakat berharap pada anggota DPRD Agam dari Dapil I bisa menjembatani aspirasi dan keluhan mereka terkait dengan hiburan organ tunggal yang tidak mengenal batas waktu tersebut.

Secara prinsip, masyarakat tidak bersikera melarang adanya hiburan organ tunggal, namun harus ditetapkan jadual kegiatan terutama saat malam hari, pasalnya di banyak lokasi, hiburan organ tunggal baik untuk kenduri tapi kegiatan lain, justru bisa sampai dini hari.

Menjawab hal itu, M.Ater Dt.Manambun menyebutkan, pihaknya akan menjabarkan aspirasi itu dengan pemerintah,pasalnya posisinya sebagai sekretaris Komisi I DPRD Agam, akan langsung menjadikan hal itu sebagai agenda bahasan dengan Satpol.PP Agam dan unsur terkait lain.

Sementara menurut Joni Putra Dt.Bintaro Hitam, terkait dengan operasional organ tunggal itu, DPRD Agam bersama Pemkab.Agam sudah mengesahkan Perda tentang ketertiban umum, termasuk pengaturan jam operasional hiburan, termasuk organ tunggal.

Namun diakuinya, di banyak tempat, hal itu masih sering dilanggar, karena secara khusus di tingkat nagari, justru perda itu tidak dijabarkan dengan membuat peraturan nagari tersendiri untuk pengawasan berlapis, “ kami berharap, hal itu juga menjadi catatan, sehingga proses pengawasan dan penegakan aturan itu bisa berjalan lebih optimal,”tegasnya.

HARMEN

To Top