Jakarta, kaba12 — Penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi Jumat,(14/7) lalu di 3 nagari masing-masing Nagari Koto Malintang, Nagari Tanjung Sani dan Nagari Sungai Batang, dalam wilayah Kecamatan Tanjung Raya sudah dilakukan secara optimal.
Bahkan, Pemkab.Agam sudah memberlakukan masa tanggap darurat I dan sudah diperpanjang untuk masa tanggap darurat II, mengingat cukup beratnya medan penanganan yang harus dilakukan karena dampak kebencanaan yang cukup kompleks dengan total kerugian sementara mencapai lebih dari Rp.36 miliar.
Untuk memaksimalkan penanganan dan proses pemulihan pasca bencana, Bupati Agam Dr. Andriwarman didampingi Kepala BPBD Agam Bambang Warsito sengaja meminta dukungan BNPB.
Bupati Agam Dr.Andriwarman yang didampingi Bambang Warsito bergabung bersama Gubernur beberapa kepala daerah di Sumbar yang saat bersamaan dilanda musibah, baik Kota Padang, Padang Pariaman dan Pesisir Selatan berdiskusi dengan kepala BNPB Letjen.TNI. Suharyanto di Graha BNPB Jakarta, Kamis, (27/7).
Menjawab kaba12, Bambang Warsito, kepala BPBD Agam, dalam pertemuan itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bencana yang terjadi di daerahnya yang berdampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk infrastruktur umum dan pertanian.
Disebutkan, dampak kebencanaan yang terjadi, menjadi ancaman terhadap pemenuhan kebutuhan pangan mengingat Sumatera Barat berperan dalam menyuplai kebutuhan pokok wilayah lain.
Menanggapi penjelasan dan permintaan dukungan dari Gubernur Sumbar itu, Letjen.TNI. Suharyanto Kepala BNPB, menyebutkan agar kebutuhan yang memerlukan tindakan segera dan mendesak dapat menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) namun harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Untuk kebutuhan jangka menengah hingga panjang, seluruh kebutuhan dalam pemulihan dan seterusnya dapat menggunakan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).
“Kepala BNPB menekankan agar persyaratan untuk merealisasikan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipenuhi dengan cepat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terkatung-katung akibat bencana,” jelas Bambang Warsito.
Ditambahkan, BNPB tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan lintas kementerian atau lembaga untuk memberikan solusi terbaik dalam penanganan bencana, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang di wilayah Sumatera Barat.
Dalam pertemuan dengan rombongan Gubernur dan kepala daerah terdampak bencana di Sumbar itu, dihadiribeberapa pejabat tinggi BNPB diantaranya Plt. Sekretaris Utama BNPB, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Kapusdatinkom BNPB, Kepala Biro Keuangan BNPB, Kepala Biro Perencanaan BNPB, dan Kapusdalops BNPB.
-HARMEN-