Bukittinggi, KABA12.com — Dalam rangka memberi pemahaman kepada aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi tentang peran Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi melaksanakan sosialisasi kepada Kepala SOPD, Camat dan Lurah di lingkungan Pemko Bukittinggi di ruang rapat utama Balaikota, Kamis (24/08).
Sosialisasi dilakukan dengan menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bukittnggi Zulhadi Savitri Noor, SH, MH dan Ketua TP4D Kejaksaan Negeri Bukittinggi Alexander Zaldi, SH, MH sebagai narasumber.
Dijelaskan Zulhadi, TP4D berperan untuk mengawal mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pencegahan preventif dan persuasive.
TP4D juga memberikan pendampingan hukum dalam setiap program pembangunan dari awal sampai akhir, agar setiap kegiatan terhindar dari masalah hukum.
“Upaya pencegahan preventif dan persuasive tersebut dilakukan dengan cara memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi pengelolaan keuangan negara,” jelas Zulhadi.
Senada dengan hal tersebut, ketua TP4D, Alexander Zaldi yang juga Kasi.Intel Kejari Bukittinggi mengatakan, TP4D melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pekerjaan yang akan dan atau sedang dikerjakan pada lingkungan pemerintah atau BUMD, sesuai permohonan pemerintah daerah.
“TP4D dalam melakukan kegiatannya tidak memungut biaya karena biaya telah ditanggung melalui anggaran Kejaksaan Negeri,” ungkapnya.
Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi mengatakan sosialisasi TP4D penting dilakukan agar seluruh perencanaan pembangunan tidak ada kesalahan.
“Dalam sosialisasi ini, diskusi terkait perencanaan dan pembangunan harus terus dilakukan. Pemerintah dapat meminta pengawalan oleh TP4D. Diharapkan setelah proyek selesai tdak ada permasalahan,” ujar Irwandi.
Dengan sosialisasi TP4D tentunya diharapkan stigma negatif tentang ketakutan dalam mengelola program dan kegiatan terutama berkaitan dengan aspek keuangan yang dialami oleh kepala SOPD dan pihak ketiga tidak terjadi.
(Ophik)
