Bukittinggi, KABA12.com — Pasca pengosongan paksa areal Stasiun Bukittinggi oleh PT. KAI Divre Sumatra Barat pada Desember 2017 lalu, dengan alasan areal itu akan dibangun, ternyata sampai sekarang lahan yang cukup luas itu masih kosong.
Ironisnya, areal itu kini mulai ditumbuhi rumput, bak hutan di tengah kota Bukittinggi.
Beberapa informasi yang dihimpun kaba12.com, menyebutkan, rencana semula kawasan stasiun itu akan dibangun oleh PT. Patrajasa anak perusahaan Kementerian BUMN berupa kawasan stasiun dan perhotelan.
Untuk itu PT. KAI harus mengosongkan paksa areal stasiun tersebut. Namun hingga kini tidak ada tanda tanda dimulainya pembangunan.
Karena belum ada kepastian terkait hal itu, PT. KAI dikabarkan akan menyewakan areal stasiun itu per kavling. Dengan adanya info itu, sejumlah calon penyewa mulai berdatangan ke Kantor Dinas PU-PR Bukittinggi yang bertanya tentang peruntukan areal Stasiun itu dari segi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dimiliki kota Bukittinggi.
Kepala Dinas PU-PR Bukittinggi, Rahmat AE, didampingi Kabid Tata Ruang, Jenneri Faisal, membenarkan banyaknya calon penyewa lahan PT. KAI di Stasiun Bukittinggi yang datang ke Kantor Dinas PU-PR bertanya tentang peruntukan areal lahan Stasiun KA Bukittinggi itu.
Dikatakan, sesuai Perda Nomor 11 tahun 2017 yang merupakan Revisi Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kawasan Stasiun Bukittinggi diperuntukan disamping untuk Stasiun Kereta Api, juga untuk kawasan perdagangan dan jasa serta fasilitas umum.
“Artinya, bagi PT. KAI maupun calon penyewa lahan milik PT. KAI yang akan membangun di atas lahan milik PT. KAI di Stasiun Bukittinggi harus mengacu kepada Perda Nomor 11 tahun 2017,” ujar Rahmat AE yang diamini Jenneri Faisal.
Kepada pihak PT. KAI yang akan menyewakan lahannya, lanjut Kadis PUPR. agar tidak terjadi masalah di lapangan, diharapkan dapat mengkonfirmasikan dulu kepada Dinas PU-PR dalam penataannya.
(Ophik)