DPRD Agam

KUA-PPAS 2023 & KUPA -PPAS P 2022 Disahkan, Andri Warman : Kurangi Kegiatan Seremoni

Lubukbasung, kaba12.com — Bupati Agam Dr. Andri Warman instruksikan seluruh jajaran OPD Pemkab Agam untuk melakukan kajian ekstra terkait dengan alokasi anggaran yang akan digunakan baik dalam APBD Perubahan 2022 maupun dalam APBD 2023 mendatang.

Bupati Agam itu bahkan meminta seluruh OPD untuk mengurangi kegiatan seremoni yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan melaksanakan kegiatan pembangunan dengan skala ekstra prioritas.

Hal itu ditegaskan Bupati Agam Dr. Andri Warman, dalam sidang paripurna DPRD Agam dengan materi pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2022 di ruang sidang utama DPRD Agam Senin, (8/8).

Kesepatakan pengesahan dua materi penting dalam proses penyusunan anggaran itu, ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD Agam dan Pemkab. Agam dipimpin Ketua DPRD Agam Novi Irwan, didampingi Wakil Ketua Suharman, Marga Indra Putra, dan Irfan Amran.

Sebelum penandatangan- an nota kesepakatan, 7 fraksi DPRD Agam yaitu Gerindra, PKS, Demokrat Nasdem, PAN, Golkar, PPP, dan PBB Hanura Berkarya menyampaikan beberapa saran dan masukan terkait dengan alokasi anggaran serta seluruh fraksi menyatakan menerima kesepakatan KUA-PPAS 2023 dan KUPA-PPAS Perubahan 2022.

Bupati Agam menambahkan tahapan yang telah disepakati saat ini baru KUA-PPAS 2023 dan KUPA-PPAS Perubahan 2023.

Selanjutnya masuk pada tahapan penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD serta penyusunan dan pembahasan rancangan APBD baik untuk perubahan anggaran tahun 2022 maupun tahun 2023.

Terkait hal itu, Bupati meminta seluruh OPD dapat menyusun rencana kerja dan anggaran baik untuk perubahan APBD 2022 maupun APBD 2023 dengan memperhatikan program yang sangat prioritas guna mendukung program unggulan daerah dan menunjang pencapaian target RPJMD.

“Saya minta kurangi program dan kegiatan yang bersifat seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada RPJMD, Renstra, Renja, dan RKPD 2023 serta perubahan RKPD 2022,” tegasnya.

Hal itu diharapkan bupati betul-betul menjadi kajian bersama mengingat relatif minimnya alokasi anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan, sehingga sasaran kegiatan mesti efektif, tepat sasaran sesuai RPJMD, renja dan ketentuan lain.

HARMEN

To Top