Padang, kaba12.com — Komisi II DPRD Agam jemput bola terkait upaya penguatan ekonomi pasca penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Sumbar.
Upaya itu dilakukan dengan mengunjungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar,Senin,(22/6) yang diterima
Sekretaris Dinas Syafrizal SE,MM didampingi Kabid Perdagangan Ridonal dan Yuldhy Dharma Putra.
Kunjungan kerja Komisi II DPRD Agam dipimpin Ketua Komisi II Rizki Abdillah Fadhal, didampingi Ketua DPRD Agam Novi Irwan, anggota Komisi Zulhefi, Mardanis,Zulpardi ,Ridwan Suhaili, Asrizal dan Sekwan Indra Dt.Baradai serta staf sekretariat dewan.
Dalam kunker itu, ketua DPRD Agam Novi Irwan, menyebutkan, pihaknya memperhatikan kebijakan protokol COVID-19, dimana anggota Komisi II DPRD Agam sengaja menjemput bola untuk menyerap informasi terbaru terkait strategi penguatan Ekonomi masyarakat kabupaten Agam pasca PSBB ke berbagai lembaga di Pemprov.Sumbar, termasuk ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar.
Pertemuan yang dipimpin Rizki Abdillah Fadhal Ketua Komisi II DPRD Agam yang menyebutkan, penurunan 4 sektor ekonomi di Sumbar khususnya Agam hingga mencapai 2% perlu strategi jitu agar ekonomi masyarakat cepat pulih.
Sementara menurut Syafrizal, Sekretaris Disperindag.Sumbar menyebut beberapa program dinas pasca realokasi anggaran diantaranya perencanaan stimulus kredit murah dari Bank, penguatan eksport, pasar dan Industri kecil menengah.
Hal itu diulas, Ridonal Kabid Perdagangan, dimana untuk beberapa komoditi seperti gula, cabe dan kebutuhan pokok cukup stabil menjelang Idul Adha.
“Kita akan buka pasar lelang komunitas dengan pola online, ini untuk meminimalisir penyebaran covid-19, sekaligus memberikan edukasi pola pasar online bagi pelaku usaha,” jelas Ridonal.
Sementara Yudi, Kabid.Industri, mengatakan, IKM terdampak di Sumbar mencapai 500 IKM dengan 54 ribu tenaga kerja terutama Komoditi pangan.
“IKM membutuhkan fasilitas bahan baku, untuk itu kami menyiapkan program restrukturisasi mesin peralatan IKM. Bagi IKM yang ingin membeli peralatan industrinya akan diberikan pemotongan harga, ” jelasnya.
Menjawab pertanyaan dari Zulhefi Wakil Ketua Komisi II Syafrizal menjelaskan bahwa sebenarnya ada anggaran DAK untuk Agam, akan tetapi belum bisa dianggarkan karena Agam belum punya peraturan Bupati Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dari dinas Koperindag, yang fokusnya kearahkan untuk desentralisasi industri.
Menanggapi hal ini, Rizki Abdillah Fadal, mewakili komisi II siap mendorong Pemkab. Agam untuk menyelesaikan Perbup ini, minimal Agam bisa mendapatkan anggaran DAK di tahun 2021.
” Kita berharap bisa memasukkan usulan pasar tradisional 2021, dengan melengkapi syarat seperti, SK kepengurusan pasar, pembebasan tanah, persetujuan Bupati, minimal 5 pasar bisa kita ajukan ke kementrian untuk di revitalisasi 2021″ ujar Rizki.
Dilain pihak Syafrizal, mengulas, pelaksanaan pasar murah, berupa bazar & pasar tradisional perlu menerapkan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran covid-19.
HARMEN