Padang, kaba12.com — Komisi I DPRD Agam melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sumatera Barat Selasa,(23/6).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan terkait penyaluran BLT dana desa dan pemerintahan nagari di Kabupaten Agam.
Kunjungan kerja Komisi I ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, Ketua Komisi I Syaflin, serta anggota DPRD Komisi I Zulfahmi, Feri Adrianto, Rinal Wahyudi, Guswardi, Mardisal Athan, Syafril, Syafrizal, Zulhendrif Bandaro Labiah, dan Budi Harto, Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Agam beserta staf terkait.
Rombongan Komisi I DPRD Agam diterima kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Syafrizal berserta jajaran.
“Dalam kunjungan kali ini dilakukan pembahasan terhadap penerima BLT Dana Desa di Kabupaten Agam ,untuk Kabupaten Agam dana BLT sekitar 11.443 KK. Penggunaan BLT dana desa di nagari-nagari merupakan kewenangan dari pusat sedangkan pemerintah daerah atau nagari hanya membagikan dengan mempedomani aturan yang berlaku”, tambah Feri Adrianto.
“Dalam peraturan menteri keuangan No.50 tahun 2020 tentang penyaluran dana desa agar dapat direalisasikan secepatnya” jelasnya.
Selain sharing BLT dana desa, komisi I dengan DPMD juga membahas peraturan daerah tentang nagari, di Kabupaten Agam sendiri terdapat 6 (enam) nagari yang menjadi nagari adat yaitu Nagari Pakan Sinanyan, Sungai Pua, Tigo Balai, Kapau, Geragahan dan Lawang.
“Hampir 56 persen nagari nagari di Agam menginginkan menjadi nagari adat, ” tambah Feri Adrianto.
“Sementara itu, perlu kita menyikapi tentang perda turunan dari undang- undang desa adat atau nagari adat dimana memiliki kearifan lokal sangat kental di Minangkabau, perangkat adat di Minangkabau jauh berbeda dari desa adat yang ada di daerah lainnya,” tambah Zhendrif Dt.Bandaro Labiah.
Dalam sesi dialog, banyak aspek yang dibahas, terkait dengan berbagai hal yang dilaksanakan di kabupaten Agam, terutama masalah regulasi kegiatan pemerintahan nagari dan berbagai aspek lain.
HARMEN