Kaba DPRD Bukittinggi

Komisi 3 DPRD Bukittinggi Kembali Sesalkan Pelaksana Proyek Drainase Primer

Bukittinggi, KABA12.com — Komisi 3 DPRD Bukittinggi kembali turun ke lapangan, khususnya ke lokasi pekerjaan proyek drainase primer di Jalan Pemuda dan Jalan Perintis Kemerdekaan, Senin (22/11).

Para wakil rakyat itu, kembali menyesalkan para pelaksana yang dinilai kurang bertanggungjawab.

Anggota Komisi 3 DPRD Bukittinggi, Ibra Yaser, menegaskan, pekerjaan drainase primer ini, selalu menimbulkan gonjang ganjing di tengah masyarakat. Banyak dampak negatif dari pekerjaan yang tengah dilaksanakan itu.

“Kita bisa lihat, gundukan tanah hasil galian, tidak langsung dibersihkan. Sehingga mengganggu kenyamanan warga. Kami minta ini harus benar benar dievaluasi, sebelum dilanjutkan ke titik lainnya,” ujar Ibra Yaser.

Saat berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Ibra Yaser juga menegaskan pada pengawas dan Dinas PUPR untuk memberikan peringatan pada pihak pelaksana PT. Kinanta Bhakti Utama. Hal ini terkait masih adanya tumpukan galian tanah yang cukup membahayakan bagi warga dan pedagang.

“Orang yang mengerjakan proyek ini cari kaya, sementara orang yang terdampak, mereka bekerja mencari beras. Jadi tolong ditenggang lah para sopir angkot, pedagang, pedagang kaki lima yang bekerja di sekitar ini. Jadi sama sama enak. Pekerjaannya sampai sekarang mungkin aman, tapi orang proyeknya yang bermasalah, tidak bertanggung jawab. Kami minta pengawas lebih tegas, jangan lanjutkan dulu ke titik lain, sebelum gundukan tanah ini dibersihkan,” tegasnya.

Proyek drainase primer ini, merupakan salah satu pekerjaan yang berfungsi untuk memecah aliran air yang masuk ke Bukittinggi. Sehingga nantinya diharapkan dengan hasil pekerjaan yang menelan dana Rp 12,9 milyar ini, tidak ada lagi banjir di sekitar wilayah Kota Wisata ini.

Namun, beberpa bulan terakhir, proses pekerjaan sepanjang 1080 meter ini, mendapat banyak sorotan. Pasalnya, hasil galian sering ditumpuk di badan jalan, yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna lalu lintas, serta berdampak negatif pada pedagang di sekitarnya. Bahkan, pagar pengaman yang sering diminta oleh pemerintah, juga belum tampak wujudnya di lapangan.

(Ophik)

To Top