Bukittinggi, KABA12.com — Sekab.Agam, Martias Wanto Dt Maruhun mengatakan, pemerintah daerah dalam hal ini OPD harus siap untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan berpedoman kepada ketentuan dari UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Kemudian Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang penyusunan standar pelayanan, serta Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat.
Begitu Martias Wanto ungkapkan saat membuka workshop teknis penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2019 di lingkungan pemerintah daerah itu, di Grand Rocky Hotel Bukittinggi.
Dijelaskan, SPP merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
SKM adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik yang wajib dilakukan secara berkala.
Sementara itu, FKP salah satu wujud keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan standar pelayanan. Masyarakat juga berhak menyampaikan pengaduan yang wajib ditangani oleh penyelenggara pelayanan publik.
“Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik ke arah yang lebih baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam,” ungkapnya.
(Virgo/*)