Bukittinggi, KABA12.com — Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 yang telah dimulai di kota Bukittinggi Senin (25/06) lalu, munculkan berbagai persoalan.
Ratusan calon anak didik warga kota Bukittinggi untuk semua tingkatan sekolah di kota Bukittinggi terancam tidak dapat sekolah.
Salah seorang warga Bukittinggi, Len, mengaku bingung dengan sistem onljne yang diterapkan untuk pendaftaran SMA. Karena anaknya tidak diterima di sekolah manapun, padahal nilai sang anak dirasa cukup untuk masuk ke sekolah tingkat SMA.
“Ini membuat saya bingung dan dengan tidak diterima ini, berarti telah menutup pendidkan untuk anak saya,” ujarnya.
Begitu juga dengan PPDB ditingkat SD dan SMP, dimana untuk tahun ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi memakai sistem Zona KTP atau tempat tinggal dimana tempat tinggal calon anak didik disesuaikan dengan sekolah terdekat. Sehingga kemungkinan masyarakat memilih sekolah favorit cukup kecil.
Untuk membahas ini, DPRD Bukittinggi, dijadwalkan Kamis (28/06) besok, mengundang semua kepala sekolah, mulai dari sekolah dasar (SD),SMP dan SMA serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi mempertanyakan sistim PPDB tersebut.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial mengaku telah menerima sejumlah keluhan dari warga, terkait PPDB baik tingkat SMA, maupun SMP dan SD. Seperti sistem online yang dipakai untuk PPDB tingkat SLTA dimana cukup banyak keluhan masuk ke DPRD, baik secara pribadi maupun secara lembaga.
“Untuk tingkat SLTA, mungkin tidak semua masyarakat atau calon anak didik yang mengerti dengan sistem online itu. Sebab berbagai informasi berkembang tentang sistem online itu, sehingga PPDB dengan sistim online itu sangat membingungkan dan cukup merugikan warga kota Bukittinggi,” ujar Beny.
Untuk mempertanyakan sistem PPDB ini, lanjut Beny, sekaligus untuk mencarikan solusi dari semua persoalan yang muncul dari PPDB ini, DPRD kota Bukittinggi mengundang semua lepala SD dan SLTP termasuk SLTA dan Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi pada hari Kamis (28/06) besok.
“Kita persilahkan kepada anggota DPRD untuk mempertanyakan persoalan yang muncul dalam PPDB tersebut, kita minta solusi dari persoalan yang muncul.Sebab kalau dibiarkan saja, ratusan calon anak didik yang merupakan warga kota Bukittinggi terancam tidak dapat bersekolah di kotanya sendiri,” tegas Beny Yusrial.
(Ophik)
