DPRD Agam Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 Realisasi PAD Jadi Sorotan

Lubukbasung, kaba12.com — DPRD Agam setujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 untuk dijadikan Peraturan Daerah.

Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Agam di aula utama, Senin (27/7) dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Suharman, didampingi Wakil Ketua Irfan Amran, dihadiri Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, unsur Forkopimda, para anggota dewan dan kepala OPD Pemkab.Agam, baik secara langsung maupun melalui video conference, termasuk oleh ketua DPRD Agam Novi Irwan.

Ranperda tersebut disetujui setelah ketujuh fraksi di DPRD Agam yaitu Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat Nasdem, PAN, Golkar, PPP, dan PBB Hanura Berkarya menerima ranperda pertanggungjawaban APBD 2019 untuk dijadikan Perda.

Walau demikian, beberapa fraksi memberikan saran dan catatan, terutama terutama dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD), yang mendapatkan catatan khusus dari seluruh graksi DPRD Agam.

Dalam pendapat akhir fraksi Gerindra, Nesi Harmita menyebutkan, agar PAD yang belum optimal untuk dapat dioptimalkan pada tahun selanjutnya, karena hal itu penting dalam upaya mendorong peningkatan berbagai kegiatan pembangunan di daerah.

“Terkait dengan infrastruktur, pembangunan jalan dan jembatan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat, maka perlu ditinjau pembangunan tersebut berdasarkan kondisi yang terjadi untuk menentukan skala prioritas dan perlu pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga,” kata Nesi.

Sementara pendapat akhir Fraksi Demokrat Nasdem disampaikan Jondra Marjaya menyebut untuk memaksimalkan pengelolaan PAD perlu disiapkan sumber daya yang cukup. Dia juga menyarankan agar pembangunan lebih merata dan menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh.

Sedangkan, jubir Fraksi PAN, Antonis menyarankan Pemkab.Agam agar lebih kreatif lagi dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan, tidak hanya sekedar membelanjakan anggaran. Sumber pendapatan alternatif perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi yang ada secara efektif dan efesien.

Sementara menurut Zulfahmi dari Fraksi Golkar menyebut terdapat kegiatan pembangunan jalan Birah Tinggi menuju Balai Satu, namun yang dikerjakan jalan Talago Ujuang Tanah di Kecamatan Malalak, “kami berharap, Pemkab.Agam lebih konsisten dengan apa yang diputuskan agar kejadian tersebut tidak terjadi pada APBD 2020 mendatang,”ujarnya.

Fraksi PPP melalui jubir Gema Saputra berharap agar realisasi PAD lebih ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan kreatifitas, sosialisasi serta memberikan advokasi kepada seluruh stake-holder.

Hal serupa disampaikan fraksi PKS melalui jurubicaranya Asrizal, dan fraksi PBB Hanura Berkarya yang disampaikan Epi Suardi, yang juga menyorot rendahnya PAD Agam ditahun 2019.

Terkait dengan realisasi APBD 2019 meliputi pendapatan daerah sebesar Rp 1,5 triliun , belanja daerah yang terbagi dalam belanja tidak langsung sebesar Rp 866,5 miliar lebih dan belanja langsung sebesar Rp 641,1 miliar dengan total Rp 1,5 triliun

Seperti disampaikan Sekretaris DPRD Agam Indra Dt.Baradai, saat membacakan Nota Persetujuan Bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2019, yang menjelaskan untuk pembiayan yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp 61,9 miliar dan tidak ada pengeluaran dengan jumlah pembiayaan netto sebesar Rp 61,9 miliar rupiah lebih. Selain itu, terdapat SILPA sebesar Rp.65,993 miliar lebih.

HARMEN

0Shares