Lubukbasung,kaba12 — DPRD Agam gelar rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024,di ruang sidang utama DPRD Agam, Jum’at (2/8) siang.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, didampingi Wakil Ketua Irfan Amran dihadiri Bupati Agam Dr. Andri Warman, unsur Forkompimda, para Asisten, Anggota DPRD, dan Kepala OPD Pemkab.Agam tersebut, merupakan lanjutan dari rangkaian proses pembahasan sebelumnya.
Dalam rapat paripurna tersebut tujuh Fraksi DPRD Agam melalui masing-masing juru bicara menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Perubahan tahun 2024,yang secara umum seluruh fraksi menyambut baik perubahan pada APBD 2024.
Sidang parpurna dengan materi penyampaian pandangan umum fraksi itu diawali oleh Fraksi Gerindra dengan juru bicara Edwar Dt Manjuang Basa yang menyampaikan beberapa saran dan pendapat terhadap RAPBD-P 2024.
“Fraksi Gerindra melihat sangat banyak infrastruktur di Kabupaten Agam, seperti jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur lainnya yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang dan berat. Untuk itu kami meminta Pemkab.Agam, menambahkan anggaran perbaikan infrastruktur pada RAPBD-P 2024 ini,” kata Edwar.
Kemudian Fraksi PKS yang disampaikan Rizki Abdillah Fadhal meminta beberapa penjelasan terkait dengan realisasi PAD yang kemungkinan tidak tercapai pada Tahun 2024, pengelolaan CSR, Program Beasiswa Agam Maju, dan kegiatan fisik banyak yang belum terlaksana, agar segera dilaksanakan tahun 2024 ini.
Sementara itu, Fraksi Demokrat Nasdem melalui juru bicaranya, Syafril menyarankan agar kegiatan fisik yang sudah disepakati khususnya Pokir DPRD untuk dilaksanakan secepatnya dan harus tuntas 100 persen pada tahun anggaran 2024.
Ia juga mempertanyakan beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan khususnya pada pembangunan fisik berupa jalan dan infrastruktur pendidikan.
Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi PAN Antonis yang mempertanyakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik dan non fisik yang telah direncakan terutama pokir-pokir DPRD yang telah dihimpun, namun sampai saat ini belum dimulai pelaksanaannya.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyampaikan secara tertulis padangan umumnya dengan beberapa pertanyaan, saran serta masukan terhadap Rancangan APBD Perubahan 2024 tersebut.
Selanjutnya, Fraksi PPP melalui juru bicaranya Mardisal Athan mengharapkan penyusunan APBD Perubahan harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024.
Kemudian Fraksi PBB Hanura Berkarya yang dibacakan Epi Suardi meminta penjelasan terkait dengan permasalahan utama pendapatan daerah yaitu tingkat ketergantungan Pemkab. Agam terhadap dana transfer pemerintah pusat yang cukup tinggi yakni sebesar 86,29 persen.
“Kami menyarankan agar pemerintah lebih giat mengelola dan mencari peluang sumber Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Pembahasan RAPBD Perubahan 2024, dijadualkan akan berlanjut dengan serangkaian persidangan, terutama Senin, (5/8) dengan materi mendengarkan jawaban Bupati Agam terkait padangan umum fraksi-fraksi DPRD Agam dan Rabu, (7/8) dengan materi penyampaian pandangan akhir fraksi.
(HARMEN)
