Lubukbasung, kaba12.com — DPRD Agam gelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggung -jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, di aula utama DPRD Agam, Kamis (9/7).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Suharman dihadiri Ketua DPRD Agam Novi Irwan, Sekab.Agam Martiaswanto, para anggota DPRD dan kepala OPD Pemkab.Agam baik secara langsung maupun melalui media teleconference.
Dalam rapat paripurna itu, ketujuh fraksi DPRD Agam menyampaikan pendapat, saran dan pertanyaan atas ranperda tersebut, yang disampaikan juru bicara masing-masing fraksi.
Dari Fraksi Gerindra yang disampaikan Rinal Wahyudi menyebut, peningkatan dan pembiayaan infrastruktur daerah perlu pengawasan lebih ketat sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan tepat waktu dan kualitas serta mutu pekerjaan yang lebih baik.
Sedang, Asrizal juru bicara Fraksi PKS mempertanyakan pendapatan dari bagi hasil pajak yang turun terlalu besar dari tahun 2018.
Asrizal juga meminta penjelasan terkait dengan adanya pendapatan yang tidak terealisasi seperti bantuan keuangan dari Pemprov dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri.
Fraksi Demokrat Nasdem melalui jubirnya Syafril mempertanyakan langkah dan upaya Pemkab.Agam dalam memaksimalkan pemungutan pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hiburan, pajak BPHTB, PBB serta retribusi daerah yaitu retribusi izin mendirikan bangunan.
Sementara itu, Fraksi PAN yang disampaikan oleh Salman Linover, menyarankan kepada Pemkab.Agam, agar pada tahun selanjutnya anggaran terhadap sumber daya manusia (SDM) agar lebih ditingkatkan, karena dalam beberapa tahun belakangan dinilai belum sesuai dengan harapan masyarakat sesuai aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Agam.
Sementara dari Fraksi PPP melalui jubir Ridwan Suhaili, mengapresiasi kinerja pemerintah, terkait dengan realisasi PAD yang sudah melebihi target.
Namun Fraksi PPP berharap Pemkab.Agam menggali lebih banyak potensi PAD Kabupaten Agam yang sebenarnya mempunyai potensi penerimaan yang sangat besar baik dari sisi pajak, retribusi maupun pendapatan lainnya.
Sedangkan, Farksi PBB Hanura Berkarya yang disampaikan Epi Suardi, mengharapkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah berjalan harus sesuai harapan masyarakat dan kekurangan yang terjadi, agar bisa diperbaiki agar mencapai hasil yang optimal.
HARMEN
