Lubuk Basung, KABA12.com — Dalam rangka mengantisipasi berbagai masalah kependudukan yang timbul dimasa yang akan datang, maka Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat melakukan kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Aula Kantor Bupati Agam, Selasa (12/12).
Kegiatan yang dibuka Bupati Agam Indra Catri itu, juga turut hadir Ketua Perwakilan BKKBN Sumbar diwakili Kabid Pengendalian Penduduk Elfa Zulmaini, Ketua Koalisi kependudukan Sumbar Rahmat Syahni.
Ketua panitia,Marni Rita, mengatakan kegiatan ini bertujuan agar presepsi dalam memfasilitasi lingkup tanggung jawab Bidang Pengandalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota dapat disamakan. Selain itu, juga bertujuan agar ruang lingkup dalam tanggung jawab Bidang Pengendalian Penduduk bagi BKKBN Provinsi dan OPD-KB kabupaten/kota dapat terumuskan.
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pengelola program KB atau pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Oleh karena itu, penting dilakukan penyamaan persepsi antara pengelola Proram Kependudukan, KB dan pembangunan keluarga khususnya dilingkungan kabupaten/kota,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Agam Indra Catri, dalam sambutannya mengatakan komposisi penduduk yang sangat besar berdampak terhadap keterbatasan kemampuan daya dukung lahan, perumahan, sarana dan prasarana umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja serta tidak seimbangnya laju pertumbuhan penduduk dengan pertumbahan ekonomi.
“Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka kita memerlukan kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan menjadi sangat penting, sehingga kebijakan pembangunan jangka panjang yang dikoordinir pemerintah daerah dan dilaksanakan masing-masing sektor dapat dikendalikan melalui road map yang disusun bersama,” ungkap Bupati Agam tersebut.
Dikatakan data dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk bersumber dari Sensus Penduduk, Supas, SDKI, Susenas, Riskesdas, maupun sumber lainnya harus sinkron satu dengan yang lainya.
“Mengingat kebijakan dan strategi tersebut mempunyai peran penting yang sangat strategis dalam perencanaan pembangunan maka perlunya pembahasan yang mendalam dari semua peserta.
Setiap OPD, Stake Holder dan Pemangku Kepentingan harus menjadikan penduduk menjadi titik tumpu/sentral pengambilan kebijakan disegala sektor pembangunan,” tutup Indra Catri.
(Virgo)
