Lubukbasung, KABA12.com — Pamong Senior, mantan Kepala Biro Pembangunan Sumatera Barat, Drs. H. Basril Taher mengingatkan kepala daerah serta seluruh Walinagari mengelola dana nagari yang telah dianggarkan pemerintah. Karena jumlah dana yang terbilang fantastis untuk dikelola oleh sebuah nagari, dikhawatirkan akan menjadi bencana bagi peemrintah setempat jika tidak dikelola dengan baik.
“Output dari program dana nagari agar ekonomi masyarakat bergerak, membangun insfrastruktur secara fisik. Jangan sampai ini jadi bencana dan terlepas dari pengawasan. Kelola dengan baik, karena makmur desa ataupun nagari makmur juga Indonesia, itu yang diharapkan Presiden,” ujar Basril Taher saat melakukan penilaian terhadap Bupati Agam sebagai kepala daerah Pembina pengelola dana desa terbaik tahun 2017, di aula utama kantor Bupati Padangbaru Lubukbasung, Rabu (06/12).
Hal itu disampaikan Basril Taher untuk mengingatkan pemerintah Walinagari agar tidak berada di jalan yang salah dan menyalahi aturan hukum. Menurutnya, adanya stigma negatif masih melekat dipikiran akan tidak adanya kemampuan perangkat di nagari dari segi pengelolaan dana yang dikucurkan pemerintah milyaran rupiah.
“Sekarang dana desa/nagari diposkan semakin besar jumlahnya, tidak hanya nasional, pemerintah kabupaten juga menganggarkan dana untuk nagari, sementara kita tahu staf perangkat di nagari kita masih terbatas kemampuannya,” sebutnya.
Agar pengelolaan dana desa/ nagari berjalan dengan baik, ia meminta peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mengawasi setiap aktifitas pelaksanaan dana tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah kecamatan dan kabupaten pun juga diminta untuk lebih memperlihatkan kesungguhannya dalam memberikan pembinaan kepada nagari.
“Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga akhir evaluasinya perlu diawasi, sehingga transparansi dana desa tersebut jelas realisasinya dan manfaatnya merata bagi seluruh masyarakat di nagari,” ujarnya lagi.
Penilaian kepala daerah pembina pengelola dana desa terbaik tahun 2017 merupakan momentum menuju partisipasi penuh masyarakat dalam keterbukaan informasi dana desa di Sumbar. Serta sehubungan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Sumater Barat pada Februari mendatang.
(Jaswit)
