Lubukbasung, KABA12.com — Fraksi Partai Demokrat menginginkan agar pemerintah daerah menyusun APBD perubahan tahun 2017 betul-betul memperhatikan perkembangan yang sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, keadaan darurat serta keadaan luar biasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat Fauzi saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Agam di aula kantor BAPPEDA, Lubukbasung, Senin (11/09).
Fraksi juga mempertanyakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana saja yang mengalami perubahan terkait dengan belanja pembiayaan. Serta mempertanyakan apakah anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap sesuai dengan rencana.
“Sebagaimana yang disampaikan dalam nota keuangan bupati tentang rancangan perubahan APBD 2017 ada tiga alasan utama dilakukan perubahan, dalah satu diantaranya yaitu adanya kebutuhan tambahan anggaran yang mendesak dibeberapa perangkat daerah, untuk itu kami mempertanyakan OPD nama saja yang mengalami perubahan terkait dengan belanja dan pembiayaan, mohon penjelasam,” sebutnya.
Fraksi Partai Demokrat juga membahas persoalan pemekaran kabupaten, dimana untuk pembentukan daerah otonomi baru itu telah dianggarkan dana sebanyak Rp 600 juta dalam APBD tahun 2017, “apakah anggaran yang telah dialokasikan itu dapat terserap sesuai rencana?,” ujar Jubir Fraksi Partai Demokrat.
Ia menambhakan, sesuai amanat Permendagri No.13 tahun 2006, Fraksi Partai Demokrat menyarankan Pemda melalui TAPD untuk memprioritaskan pengalokasian anggaran dalam perubahan APBD tahun 2017 bagi daerah yang terancam bencana, serta perbaikan drainase yang akan merusak.
(Jaswit)
