Oleh : Ibnu Asis (Anggota DPRD Bukittinggi)
Ada yang menarik dibalik reaksi dan respon Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia dalam hal percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya berkenaan dengan penyaluran bantuan terhadap warga masyarakat terdampak.
Pertama. Pemerintah, melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020, serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 35 tahun 2020, memerintahkan kepada seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia agar segera melalukan refocusing (pergeseran) dan realokasi APBD tahun 2020 untuk jangka waktu tujuh bulan terhitung mulai bulan Maret 2020 lalu sampai bulan Oktober 2020 mendatang.
Kedua. Target dan fokus utama pergeseran dan realokasi APBD tahun 2020 tersebut adalah untuk pendanaan percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 pada bidang Kesehatan, Ekonomi dan sekaligus Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dimana, secara parsial dan kuantitatif, anggaran pergeseran dan realokasi untuk JPS memperoleh priotitas utama dan pertama. (Contohnya di Kota Bukittinggi.
Total Belanja Tak Tertuga (BTT) setelah pergeseran dan realokasi APBD tahun 2020 berubah menjadi sebesar 69 milyar lebih. Dimana total BTT tersebut dibagi untuk alokasi anggaran JPS sebesar 49 milyar lebih, sedangkan sisanya sebesar 15 milyar untuk bidang Kesehatan dan 5 milyar untuk bidang Ekonomi).
Ketiga. Pada awalnya, seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia (termasuk Kota Bukittinggi) diminta menyiapkan skenario penyaluran progam JPS untuk semua warga terdampak berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) atau yang kini lebih dikenal dengan istilah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berasal dari Kementerian Sosial dan telah diverifikasi serta diperbaharui oleh Dinas Sosial setempat.
Keempat. (Khusus di Kota Bukittinggi, JPS tersebut disalurkan melalui program bantuan sembako kepada 19.583 jiwa penerima manfaat yang masuk ke dalam DTKS, namun tidak termasuk warga masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi juga berinisiatif menggulirkan program bantuan Ketahanan Pangan bagi warga masyarakat terdampak yang tidak termasuk ke dalam DTKS, namun memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah disepakati, jumlahnya sebanyak 40.499 jiwa. Maka total warga Kota Bukittinggi terdampak yang menerima bantuan, baik JPS maupun ketahanan pangan semuanya berjumlah 60.082 jiwa atau hampir separuh dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi).
Kelima. Seiring realisasi penyaluran JPS dan bantuan ketahanan pangan bagi warga masyarakat terdampak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengucurkan program Bantuan Sosial Tunai (BST).
Kedua program tersebut sama-sama berbasis DTKS, namun dengan persentase yang berbeda. Untuk BLT dari Provinsi Sumatera Barat, khusus Kota Bukittinggi mendapat kuota sebanyak 1368 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 15 % dari jumlah total KK yang ada dalam DTKS. Sedangkan untuk progam BST dari Kementerian Sosial, Kota Bukittinggi memperoleh jatah sebanyak 2943 KK atau setara dengan 32 % dari jumlah KK yang terdata dalam DTKS. Adapun kesamaan lainnya dari kedua program ini adalah jumlah nominal bantuan sebesar Rp. 600.000,- untuk setiap KK penerima manfaat selama jangka waktu tiga bulan terhitung sejak bulan April/Mei hingga bulan Juni/Juli 2020 ini.
Nah, yang kemudian menjadi menggelitik adalah munculnya “permasalahan klasik” seputar pendataan bakal calon penerima bantuan, baik JPS, BLT maupun BST serta ketersediaan APBD untuk mendanainya. Karena yang menjadi sumber rujukan utama adalah DTKS yang berasal dari Kementerian Sosial.
Disamping itu, persentase pergeseran dan realokasi APBD masing-masing Provinsi, Kabupaten dan Kota juga tidak sama besarannya, sehingga membuka peluang lahirnya permasalahan lain. Secara umum diantara permasalahan yang kerap muncul di lapangan itu adalah sebagai berikut :
Pertama. Pada beberapa Kabupaten dan Kota, Dinas Sosial-nya sangat proaktif dan kreatif, sehingga mereka berupaya untuk membuat data baru calon penerima bantuan dan tidak sepenuhnya mempedomani DTKS dari Kementerian Sosial tersebut. Akibatnya, timbul keresahan atau kegundahan pada sebagian warga terdampak yang sebelumnya sudah masuk ke dalam DTKS dan merasa berhak dibantu, namun setelah dilakukannya pendataan baru, nama mereka tereleminasi ataupun hilang. Di samping itu, prosesi pencairan bantuan menjadi lebih lambat.
Kedua. Pada beberapa Kabupaten dan Kota lainnya, Dinas Sosial-nya pasif dan kurang terbuka. Hanya mengandalkan DTKS dari Kementerian Sosial itu.
Akibatnya, timbul juga kerisauan dan kegelisan pada warga masyarakat yang terdampak dan merasa layak untuk mendapatkan bantuan, namun nama mereka tidak pernah diakomodir dan didaftarkan dalam DTKS dimaksud. Akibatnya muncul “gejolak sosial” pada sebagian Daerah tersebut.
Ketiga. Akibat fatal yang ditimbulkan oleh poin pertama dan kedua di atas, distribusi bantuan relatif kurang merata dan tidak proporsional atau tidak tepat sasaran. Bahkan ada kecenderungan bagi sebagian warga masyarakat yang telah mendapat bantuan JPS, mereka juga menerima BLT atau BST.
Akibat terjadinya data ganda tersebut sehingga bantuan menumpuk pada beberapa keluarga terdampak saja. Meminjam istilah Betawi; Loe lagi, loe lagi alis 4 L. Atau malahan di daerah lain, menurut informasi media terpercaya, ada pihak yang tidak berhak dan tidak patut, justru turut menjadi penerima manfaat dari bantuan tersebut.
Keempat. Formulasi bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupten dan Kota berupa JPS dalam bentuk bantuan sembako, berbeda dengan BLT dari Provinsi dan BST dari Kementeriaan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Disamping itu, target sasaran penerima bantuan JPS adalah per orang (jiwa) yang tercatat dalam DTKS. Sementara itu, target sasaran penerima BLT dan BST adalah per Kepala Keluarga (KK) yang tercatat dalam DTKS. Akibatnya Pemerintah Daerah mesti melakukan formulasi ulang terhadap model bantuan yang akan diberikan kepada warga masyarakat terdampak tersebut.
Dan ada kalanya, Daerah-daerah tertentu tidak lagi memiliki anggaran yang cukup untuk mendanai JPS dalam bentuk uang tunai serupa dengan pemberian BLT atau BST.
Berkaca dari kondisi nyata di atas, agar maksud dan tujuan penyaluran bantuan terhadap warga masyarakat terdampak tercapai secara tepat, cermat, proporsional dan berkeadilan serta meminimalisir timbulnya kecemburuan sosial diantara sesama warga masyarakat terdampak dan sekaligus untuk mengantisipasi hadirnya krisis kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka alangkah lebih mulia dan baik apabila ;
Pertama. Data calon penerima bantuan tetap merujuk dan berpedoman kepada DTKS yang sudah ada, namun bersifat elastis atau tidak kaku. Maksudnya, Dinas Sosial sebagai penanggung jawab verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan berhak menerima data baru warga masyarakat terdampak yang belum termasuk ke dalam DTKS sebelumnya.
Di sisi lain, Dinas Sosial juga bertanggung jawab mengeliminasi data-data yang sudah tidak valid, seperti meninggal dunia, pindah domisili ke luar daerah, alamat ganda atau alamat tidak ditemukan atau status ekonominya sudah meningkat di atas pra sejahtera dan lain-lain.
Kedua. Formulasi bantuan yang akan diberikan kepada warga masyarakat baik berupa JPS, maupun BLT dan BST hendaknya sama. Apakah semuanya dalam bentuk bantuan sembako dengan jumlah nominal yang sama, atau pun semuanya berupa uang tunai juga dengan jumlah nominal yang sama.
Hal ini akan membantu dan memudahkan penganggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota masing-masing.
Ketiga. Target sasaran penerima bantuan JPS, BLT maupun BST juga mestinya jelas dan disamakan. Apakah setiap orang (jiwa) yang terdaftar dan terdata dalam DTKS atau sebaliknya hanya untuk Kepala Kelurga (KK) warga masyarakat terdampak yang sudah masuk dalam DTKS tersebut.
Keempat. Jangka waktu penyaluran bantuan JPS, BLT maupun BST sebaiknya sama. Apakah sebulan, tiga bulan, tujuh bulan atau setahun dan lainnya.
Kelima. Sebaiknya, warga masyarakat terdampak yang sudah mendapat bantuan JPS, tidak lagi diajukan sebagai calon penerima BLT ataupun BST.
Dan sebaliknya, calon penerima BLT maupun BST juga bukan mereka yang sudah menerima JPS. Hal ini guna memastikan bahwa bantuan untuk masyarakat terdampak dapat terdistribusi lebih luas, merata dan penerima manfaatnya juga menjadi lebih banyak dan beragam.
Oleh karena itu, sekiranya penyaluran JPS, BLT maupun BST dalam rangka percepatan penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 bagi warga terdampak telah dilaksanakan secara terkordinir, sinkron dan terpadu oleh Pemerintah dan seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia, maka kita boleh berharap, Insyaallah perekonomian masyarakat akan segera membaik, daya beli masyarakat meningkat dan kesehatan masyarakat semakin terjaga. Semoga. (*)