Baso, kaba12 — Areal perhutanan sosial menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi masyarakat yang saat ini semakin menjadi primadona di beberapa nagari, baik untuk kegiatan kepariwisataan, kegiatan ekonomi dan usaha madu galo-galo yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.
Namun untuk pengembangan ragam potensi sekaligus menjaga kekayaan hayati dalam pelestarian hutan, perlu dukungan bersama dari berbagai pihak, terutama pemerintah propinsi dan pusat, mengingat luas areal yang dimiliki.
Hal itu disebutkan Bupati Agam Dr.Andri warman saat menghadiri sosialisasi perhutanan sosial dan pengukuhan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Nagari (FKPHBMN) Agam Raya, yang bergerak dalam pengelolaan kawasan hutan melalui program perhutanan sosial di Kabupaten Agam.
Ditegaskan, Pemkab.Agam berkomitmen untuk melestarikan hutan yang ada, apalagi hutan menjadi sumber perekonomian masyarakat di Agam., apalagi saat ini perhutanan sosial yang bisa dikelola masyarakat sekitar kawasan hutan, dalam meningkatkan perekonomian.
Ditambahkan, sesuai data KPHL Agam Raya, tahun 2023 Perhutanan Sosial di Kabupaten Agam mencapai 16.247 hektar, berasal dari 17 nagari di 7 kecamatan dengan penerima manfaat sebanyak 285.820 jiwa.
” Artinya masyarakat diperbolehkan pemerintah untuk mengelola hutan tanpa merusak kelestariannya, yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara,” sebutnya.
Bupati Agam itu menyebutkan, pihaknya kerap berkunjung ke beberapa nagari yang memiliki perhutanan sosial dan diharapkan pengelolaan dilakukan tidak merusak kelestarian hutan, ” Perhutanan Sosial ada yang budidaya madu galo galo, bahkan hasilnya sangat menjanjikan dalam peningkatan perekonomian,” jelasnya.
Bupati Agam itu berharap, untuk mendorong pengembangan potensi yan dimiliki, pemerintah provinsi maupun pusat, agar dapat membantu masyarakat dalam pengembangan usaha yang dikelola dalam Perhutanan Sosial itu, karena berdampak positif bagi pengembangan kegiatan ekonomi.
(HARMEN)