Bukittinggi, KABA12.com — Bantuan pangan bulan Juni dari pemerintah Kota Bukittinggi digulirkan. Sebanyak 12.485 KK menerima bantuan dampak covid-19, yang distribusinya mulai dilaksanakan Rabu (24/06).
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan, meskipun telah keluar PSBB dan masuk new normal sejak awal Juni lalu, bantuan pangan bulan Juni, tetap digulirkan. Hal ini merupakan komitmen Pemko yang siap membantu warga yang terdampak covid-19, sejak April lalu.
“Kita sudah anggarkan sejak April lalu, untuk per bulannya bantuan lebih kurang sebesar Rp 7 milyar lebih. Satu KK dapat bantuan sebesar Rp 600.000. Untuk bulan Juni ini, terdata sebanyak 12.485 KK yang akan menerima bantuan pangan,” jelas Ramlan.
Wako memaparkan, bantuan pangan untuk bulan Juni, berupa, beras 27 kg, minyak goreng 2 kg, gula 1 kg, mie instan 1 kardus dan bawang merah 2 kg. Bawang merah menjadi pilihan saat ini pengganti sarden, karena bawang merah di pasaran sedang naik dan cukup mahal.
“Bawang saat ini sampai Rp 40.000 per kg. Ini tentu jadi pertimbangan kita untuk menjadi salah satu yang kita bantu untuk masyarkat bulan ini. Semoga dapat membantu kebutuhan warga kita, pasca dilanda pandemi covid-19,” ujar Wako.
Bantuan pangan bulan Juni ini, mulai didistribusikan Rabu 24 Juni hingga beberapa hari kedepan. Bantuan diberikan bertahap, sesuai data yang disampaikan oleh kelurahan.
Salah satu kelurahan pertama yang berikan bantuan, Pakan Labuah. Lurah Pakan Labuah, Ahmad Saimi, menjelaskan, bantuan di kelurahan Pakan Labuah diserahkan untuk 324 KK. Ia mengakui masyarakat sangat terbantu dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemko Bukittinggi tersebut.
(Ophik)
Mohon maaf admin..apa ada kriteria tertentu bagi yg dapat bantuan..karna saya bulan april dapat bantuan dengan mengurus surat rekomendasi berhubung tempat tinggal dan KK saya berbeda tapi masih Kota Bukittinggi..bulan berikutnya saya tidak dapat lagi,dari kelurahannya saya di suruh ganti KK ke tempat tinggal saya sekarang. Sedangkan di kelurahan lain surat rekomendasi itu masih berlaku