Bukittinggi, KABA12 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi gelar rapat konsolidasi penguatan kelembagaan dan peningkatan wawasan sumber daya manusia (SDM) badan ad hoc. Kegiatan ini dihadiri langsung Wali Kota Bukittinggi di Aula Balaikota, Kamis (21/09).
Ketua KPU Bukittinggi, Satria Putra, menjelaskan, rapat konsolidasi ini, merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan secara bersama sama dengan seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan se Kota Bukittinggi. Selain silaturrahmi, rapat konsolidasi ini dilakukan untuk memberi penguatan kelembagaan dan meningkatkan wawasan SDM seluruh penyelenggara pemilu 2024.
“Tahapan demi tahapan pemilu 2024 sudah dilalui. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2024 juga sudah ditetapkan sebanyak 95.068 orang pemilih. Selain itu, juga ditetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) sebanyak 311 orang caleg dan nantinya akan ditetapkan DCT pada November 2023 mendatang,” jelasnya.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan harapan pada seluruh penyelenggara pemilu di Kota Bukittinggi, agar dapat memahami setiap tahapan pemilu. Para penyelenggara baik di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, tentu punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan pemilu 2024 agar partisipasi pemilij meningkat. Pilkada 2020 lalu, partisipasi pemilih di Kota Bukittinggi menurun dari 77,9% dibanding Pemilu 2019 menjadi 72%.
“Harapan kami, KPU dengan seluruh jajarannya, menjadi institusi yang melahirkan kenyamanan, untuk semuanya. Baik itu nyaman bagi peserta pemilu, maupun masyarakat. Semua harus bisa dapatkan akses atau fasilitas yang sama, khususnya bagi peserta pemilu. Kita berharap, partisipasi pemilih meningkat di pemilu 2024 mendatang, naik dibanding pemilu 2019 dan pilkada 2020. Pemerintah mensupport kegiatan KPU dalam bentuk kebijakan anggaran. Semoga ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ujar Wako.
Rapat konsolidasi ini, diikuti seluruh anggota PPK, PPS, Sekretaris PPK dan PPS se Kota Bukittinggi. Kegiatan ini menghadirkan M. Taufik, akademisi UIN Imam Bonjol Padang, yang juga merupakan tim pemeriksa daerah provinsi Sumbar dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu yang akan memberikan wawasan mengenai kode etik penyelenggaraan pemilu.
(Ophik)
