DPRD Agam

Usulan 13 Nagari Baru “ Mandek “, Komisi I DPRD Agam Pertanyakan Pemerintah

Lubukbasung, kaba12.com — Dampak “ mandeknya” dan masih tidak keluarnya kode desa untuik 13 nagari pemekaran tahap II yang sudah diusulkan Pemkab.Agam, Oktober lalu mulai dipertanyakan banyak pihak.

Bahkan, kalangan DPRD Agam terutama dari Komisi I sudah melakukan beberapa langkah penelusuran termasuk mempertanyakan pada pemerintah pusat. Bahkan, informasi yang diperoleh kaba12.com, tim Komisi I DPRD Agam sudah mempertanyakan hal itu di berbagai forum resmi.

Saat ini, usulan 13 nagari pemekaran yang sudah disahkan DPRD Agam yang tersebar di kecamatan Tilatang Kamang yakni Nagari Sidang Koto Laweh, Nagari Koto Tangah Koto Malintang, Nagari Koto Tangah Tujuah Nagari, Nagari Koto Tangah Lamo, Nagari Gadut Barat, Nagari Gadut Timur dan Aro Kandikir.

Kemudian Kecamatan Lubukbasung Nagari Kandih Lubukbasung, Nagari Sangkir Lubukbasung, Nagari Surabayo Lubukbasung, Nagari Parik Panjang Lubukbasung dan Nagari Sungai Jariang Lubukbasung, termasuk 1 nagari di kecamatan Palembayan yakni Nagari Tigo Koto Silungkang, masih belum ada keputusan resmi Kemendagri terkait kode desa yang sangat diharapkan masyarakat.

Upaya menelusuri penyebab mandeknya masalah itu, dibenarkan Sekreataris Komisi I DPRD Agam M.Ater Dt.Manambun, waktu dikonfirmasi kaba12.com di Lubukbasung.

Disebutkan, pihaknya bersama kalangan DPRD Agam sudah mempertanyakan hal itu secara personal pada pihak terkait di Pemkab.Agam dan diperoleh jawaban, usulah itu masih dibahas pemerintah pusat baik di Kemendagri maupun di BIG.

Bahkan, setelah mendapat materi dan penjelasan dari BIG, ulas M.Ater Dt.Manambun, pihaknya berniat untuk bertemu dengan kepala DPMN Agam untuk meminta penjelasan terkait dengan kendala yang jadi penyebab tersendatnya proses keluarnya kode desa untuk 13 nagari tersebut.

Sekretaris Komisi I DPRD Agam itu, menyebutkan, pihaknya sudah mengusulkan pada pimpinan DPRD Agam untuk membangun komunikasi dan konsultasi dengan unsur terkait di pemerintah pusat, untuk mendapatkan penjelasan baik ke BIG dan kementerian terkait, untuk menelusuri penyebab masih belum keluarnya kode desa untuk 13 nagari baru usulan tahap II Pemkab.Agam tersebut.

Disebutkan M.Ater Dt.Manambun, pihaknya mendapat penjelasan sebelumnya, jajaran terkait di Pemkab.Agam, termasuk Sekab.Agam sudah intens mendatangi pemerintah pusat, baik ke BIG, kemendagri dan jajaran lain, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan usulan tahap II persetujuan pemekaran 13 nagari baru tersebut.

“ Kita berupaya bersama pemerintah agar hal itu bisa segera final dan tuntas, kita akan pertanyakan hal itu pada OPD terkait dalam waktu dekat, “tegasnya serius.

HARMEN

To Top