Tim KPK Datangi Bukittinggi

Bukittinggi, KABA12.com — Dalam rangka pencegahan korupsi, tim Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi pencegahan pada lima rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi di Bukittinggi, Kamis (06/09).

Tim monitoring dan evaluasi itu disambut Wakil Walikota Bukittinggi, Sekretaris Daerah dan SOPD terkait di ruang rapat utama Balaikota Bukittinggi.

Menurut ketua Tim, Azril, kehadiran tim beranggotakan lima orang itu bertujuan murni pencegahan untuk mendampingi pemda, tanpa ada unsur penindakan, sistem pencegahan pra penindakan dan pencegahan pasca penindakan.

KPK melihat, korupsi bisa dicegah dengan sistem yang bagus dalam tata kelola pemerintahan dan segera ditindaklanjuti.

“Pencegahan yang dimaksud, jika ada tindakan yang berpotensi korupsi maka segera dilakukan tindakan penghentian. Salah satunya dengan cara pembenahan sistem dan perbaikan tata kelola. KPK akan memberikan awarning system agar daerah tidak lagi terkena kasus korupsi,” jelasnya.

Dari banyak contoh kasus, korupsi masih terjadi pada pungli dan adanya oknum-oknum yang bermain.

Terutama kepada ASN, dari banyak kasus yang terjadi, ASN yang menjadi pejabat teknis kegiatan selalu menjadi kambing hitam atas korupsi yang terjadi.
Karena itu ASN harus dilindungi dengan system yang bagus dan anti korupsi.

Progres masing-masing daerah dalam melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi perlu dievaluasi dan dimonitor agar tidak terjadi lagi operasi tangkap tangan.

Karena walaupun sudah banyak kasus OTT namun tidak akan memberikan efek jera jika tidak ada evaluasi dan monitor.

Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi, menegaskan komitmen Walikota dan Wakil Walikota dan seluruh jajaran Pemko Bukittinggi serius dalam memberantas korupsi.

Hal ini terbukti dengan seriusnya Pemko Bukittinggi dalam melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Pencapaian rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebesar 72,30 %. Rencana aksi dilakukan pada 7 sektor, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen asset daerah,” jelas Irwandi.

Sementara, Sekretaris Daerah Bukittinggi, Yuen Karnova menyebutkan kedepan, Bukittinggi berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi ini hingga mencapai progress 100 persen.

Untuk itu dihadirkan SOPD terkait dalam monitoring dan evaluasi dari tim KPK hari ini.

“Seperti Bappelitbang, Inspektorat, Badan Keuangan, BKPSDM, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kesehatan. Ada dua sesi, sesi umum dan khusus berkaitan dengan bidang kesehatan dan rumah sakit. Kami berharap dengan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini pelaksanaan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan baik responsibilitas dan akuntabilitasnya,” jelas Yuen Karnova.

(Ophik)

0Shares