Bukittinggi, KABA12.com — DPRD dan Pemko Bukittinggi telah menyetujui hasil pembahasan APBD 2018. Persetujuan itu juga telah ditandatangani kedua belah pihak dalam paripurna di gedung DPRD, Selasa (21/11).
Namun dari pandangan akhir fraksi dalam paripurna itu, terdapat tiga fraksi, PAN, PKS dan Gerindra, yang memberikan catatan khusus terkait Belanja Daerah yang masuk dari kegiatan tambahan yang diusulkan pemko.
Fauzan Haviz, dari Fraksi PAN menyampaikan penambahan kegiatan DED dan manajemen konstruksi (MK) bukan termasuk keperluan mendesak. Walikota harus mengeluarkan dulu keputusan untuk menentukan bangunan pasar atas akan direhab atau dibangun.
“Karena akan berbeda perencanaan penganggaran antara DED dan MK untuk kegiatan rehab atau membangun kembali. Selain itu fraksi PAN juga kecewa dengan TAPD yang tidak menaikkan gaji tenaga honorer menjadi Rp 2,5 juta,” ungkapnya.
Sementara, fraksi PKS melalui Syaiful Effendi menyampaikan dapat menerima APBD 2018 dengan syarat, penambahan alokasi yang belum tertampung dalam KUA PPAS 2018 harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Semua penambahan harus sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 343 ayat 3 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 pasal 162. Selain itu kami dapat menerima jika penambahan itu dapat djpertanggungjawabkan dan tidak ada pemufakatan jahat di dalamnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syaiful Efendi juga menyampaikan belum ada aturan jelas dan terang dalam mengatur mekanisme penandatanganan anggaran tahun jamak bersamaan dengan penandatanganan berita acara.
“Ini perlu kewaspadaan agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari,” ucap Syaiful.
Fraksi Gerindra melalui Deddy Moeis juga menyampaikan, masalah manajemen montruksi bukanlah hal darurat. Menurut Gerindra yang saat ini darurat, dibutuhkan anggaran untuk penampungan.
“Kita belum tau hasil uji kelayakan, tapi sudah dianggarkan untuk pembangunan pasar. Sementara kita belum tahu dari mana sumber anggaran untuk pembangunannya yang butuh dana ratusan milyar itu,” jelasnya.
(Ophik)
