Kaba Bukittinggi

Tertipu Investasi Bodong, 140 Orang Lapor Polisi, Kerugian Capai Rp13 Milyar

 Bukittinggi, KABA12.com — Sebanyak 140 orang warga yang berasal dari berbagai daerah di tanah air, yang mengalami kerugian hingga miliyaran rupiah karena diduga tertipu investasi bodong yang berkedok investasi pengelolaan mukena dan selendang melapor ke Polisi.

Para korban sudah membuat Laporan Polisi ke Polda Sumbar didampingi pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara M. Nur Idris & Associates pada 28 Agustus 2021.
 
Dalam Jumpa Pers di Kantor Advokat/Pengacara M. Nur Idris & Associates, Selasa (06/09), M. Nur Idris selaku Pengacara 140 orang korban investasi bodong itu membenarkan bahwa ia sudah mendampingi kliennya melaporkan kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini ke SPKT Polda Sumbar dengan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) No.STTL/336.a/VIII/YAN/2002/SPKT-Sbr tanggal 28 Agustus 2021 di Padang.
 
“Benar kami sudah mendampingi perwakilan korban melaporkan kasus terkait dugaan penipuan investasi bodong berkedok investasi pengelolaan mukena dan selendang ke Polda Sumbar minggu lalu. Yang kami laporkan itu seorang perempuan berinisial RY (37) bersama beberapa orang pengelola investasi yang kesemuanya merupakan warga yang berdomisili di Koto Hilalang Ampek Angkek Kabupaten Agam. Kerugian mencapai Rp.13 Milyar lebih,” ujar M. Nur Idris.
 
M. Nur Idris menerangkan, modus yang dilakukan terlapor bersama pengelola modal dengan menawarkan pengelolaan mukena dan selendang yang akan dijual ke Negara Malaysia dan Pusat Grosir Pasar Simpang Aur Kuning Bukittinggi. Terlapor menawarkan keuntungan mencapai besaran 40 persen dari modal yang diinvestasikan dan diberikan setiap bulannya. Kegiatan investasi ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2020 sampai Juli 2021.
 
“Jadi misalnya, investasi dengan modal Rp 100 juta maka akan diberikan keuntungan sebanyak 40 persen atau Rp 40 juta pada bulan berikutnya. Atau modal investasi Rp 2 juta akan diberikan keuntungan Rp 800 ribu. Dimana keutungan diberikan namun modal tetap disimpan sebagai modal selanjutnya oleh terlapor bersama pengelolanya,” ujar M. Nur Idris menerangkan skema pembagian hasil investasi.
 
Lebih lanjut Idris menjelaskan, awal pertama pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) pemberian keuntungan berjalan lancar. Namun, beberapa bulan kemudian setelah ada investor yang mengulang atau menambah modal periode berikutnya, keuntungan tidak ada lagi diberikan dengan alasan pandemi covid atau uang belum dibayar pembeli.
 
Karena terlapor tidak ada lagi memberikan keuntungan, maka beberapa investor mencoba menghubungi pengelola namun tidak mendapat jawaban. Hingga awal tahun 2021 beberapa orang investor mendatangi rumah terlapor di Koto Hilalang, Agam. Ternyata investasi pengelolaan mukena dan selendang itu tidak ada sama sekali alias bodong. Yang terjadi adalah skema money game atau permainan uang, dimana uang modal investor satu untuk menutupi uang investor lain.
 
Adapun besaran kerugian yang dialami korban, kata Nur Idris, dilihat dari SPK sebagai bukti ada yang mengalami kerugian mulai dari Rp 2 juta sampai Rp 600 juta untuk satu orang investor. Menyangkut model kerja pengelola ini dengan cara menghubungi calon investor lewat handphone dan WhatsApp dengan tawaran dan iming-iming melalui pertemanan adik dari terlapor RY.
 
“Jadi bukan terlapor RY yang langsung menghubungi investor tapi lewat orang lain (seller) yakni adik dari RY yang bertugas menghubungi korban dimana rata-rata adalah temannya semasa kuliah dulu. Makanya ada korban yang berdomisli di Kota Bukittinggi, Padang serta berbagai daerah lain di luar Sumbar seperti Jakarta, Bandung, Tanggerang, Depok, Bekasi, Banten, Jambi, Lampung, Riau dan Kalimantan,” terang Idris.
 
Dia memperkirakan jumlah korban investasi bodong dikelola RY bersama seller atau orang lain yang membantunya ini mencapai Rp 500 orang korban. Sementara itu, yang ia damping saat ini berjumlah 140 orang yang rata-rata adalah teman-teman dari adik dan suadara RY. Untuk menguatkan laporan ini Tim Hukum Investor sudah menyerahkan bukti-bukti berupa SPK sebagai tanda bukti penyerahan uang, rekaman pembicaraan dan chat WhatsApp sebagai penawaran, serta foto-foto barang dan usaha pembuatan mukena yang ternyata semuanya fiktif. Ia berharap pihak Polda Sumbar segera memanggil para terlapor bersama seller untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

(Ophik)

To Top