Bukittinggi, KABA12.com — Persoalan proyek drainase primer di Kota Bukittinggi yang putus kontrak di akhir Desember 2021 lalu, terus menjadi perbincangan hangat.
DPRD Kota Bukittinggi gelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, terkait persoalan itu, di Gedung DPRD, Rabu (05/1).
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menjelaskan, pekerjaan drainase primer tersebut, telah diputus kontrak tanggal 26 Desember 2021.
Hal itu, dilakukan karena pelaksana PT. Inanta Bhakti Utama, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang menelan dana Rp 12 milyar lebih itu, sesuai dengan kontrak yang disepakati.
“Kita sudah putus kontrak tanggal 26 Desember 2021 lalu. Sementara, bobot pekerjaan masih sekitar 50-60 persen dan masih dilakukan audit oleh pihak terkait. Untuk pembayaran, Pemko Bukittinggi telah membayar sebesar 30 persen,” jelas Erman Safar, setelah selesai dari RDP yang dilaksanakan secara tertutup itu.
Wako melanjutkan, pihaknya memenuhi undangan DPRD Bukittinggi untuk membicarakan pekerjaan drainase primer. Pemko Bukittinggi juga telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai mekanisme.
“Terhadap pelaksana, semua juga telah dilakukan sesuai mekanisme, mulai dari SP1, SP2 hingga SP3. Nah, bagaimana pekerjaan ini selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2021 lalu, Pemko telah disurati BPKP untuk menanyakan, bolehkah menganggarkan kembali untuk penyelesaian drainase ini, karena pekerjaan ini dianggap mengganggu kepentingan ekonomi masyarakat. BPKPP sudah membalas surat, dengan jawaban boleh dianggarkan kembali untuk penyelesaian pekerjaan tahun 2022 dengan mekanisme pergeseran. Semoga Februari atau Maret bisa dilanjutkan kembali. Kami pastikan pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran bagi kita, agar pekerjaan bisa berjalan maksimal nantinya,” ungkap Wako.
Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, pihaknya melaksanakan RDP, untuk mendapat kejelasan secara langsung terkait pekerjaan drainase primer yang tidak selesai tepat pada tenggat waktu yang diberikan. Sehingga dalam rapat itu, DPRD mengundang Wali Kota untuk memberikan penjelasan secara langsung bersama dinas terkait.
“Persoalan ini memang menjadi isu hangat di tengah masyarakat Kota Bukittinggi saat ini. Pemko juga telah menjelaskan mulai dari proses lelang hingga pekerjaan ini mangkrak dan putus kontrak dengan pelaksana,” ujar politisi dari Gerindra itu.
Ketua DPRD menambahkan, pembahasan ini tidak berakhir pada RDP saja.
“Kami tentu kecewa, karena tidak selesainya pekerjaan ini akan berdampak lagi terhadap masyarakat. Tapi pembahasan ini tidak sampai disini dan akan diteruskan nantinya oleh komisi 3 bersama SKPD terkait,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Rusdy Nurman, juga menegaskan, bahwa DPRD Bukittinggi menyatakan kecewa terhadap pekerjaan yang tidak selesai sesuai kontrak ini. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan, akibat tidak selesainya pekerjaan ini.
“Kami dorong Pemko mengambil kebijakan sesuai aturan. Jika ada yang merasa dirugikan, silahkan selesaikan secara hukum. DPRD juga mendorong pemerintah untuk dapat segera melanjutkan pekerjaaan drainase primer ini sesuai mekanisme yang berlaku,” tambah politisi Demokrat itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Nur Hasra, juga menjelaskan, bahwa seauai penjelasan tadi, Pemda sudah melaksanakan mekanisme sesuai prosedur.
“Untuk itu, kami harapkan ini bisa jadi pelajaran untuk kedepan. Bagaimana ketelitian harus ditingkatkan, terhadap seluruh pembangunan, apalagi yang menelan dana cukup besar seperti drainase primer ini. Upaya harus dilakukan agar masyarakat tidak terganggu,”ujar politisi PKS itu.
(Ophik)
