Bukittinggi, KABA12.com — Sejumlah pedagang Pasar Aur Bukittinggi menolak proses penyegelan. Mereka tidak menerima kenaikan retribusi yang dinilai terlalu tinggi.
Setelah melakukan orasi, perwakilan pedagang didampingi kuasa hukumnya, berdiskusi di kantor Dinas Pasar di Terminal Aur, Selasa (26/11). Pedagang dan kuasa hukumnya, juga diterima oleh Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.
Titin, salah satu pedagang Pasar Aur, menyampaikan, keberatan terkait kenaikan retribusi yang sangat tinggi. Selain itu, sebelum diberlakukan pada awal Januari 2019 lalu, pemko dinilai tidak melakukan sosialisasi kepada pedagang.
“Kami bukan tidak mau membayar. Tapi tidak sanggup membayar denga jumlah yang kami nilai tidak masuk akal. Selain itu, kenapa tidak ada sosialisasi sebelum dinaikkan seperti ini,” ujarnya.
Bangkit, Kuasa hukum pedagang dari tim Egi Sujana, menjelaskan, pada intinya, pedagang menolak kenaikan retribusi. Pedagang keberatan penerbitan perwako tidak melalui musyawarah dengan pedagang.
“Tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat pedagang Pasa Aur. Ini yang menjadi persoalan. Apalagi beberapa pedagang juga melakukan gugatan Yudisial Review ke MA. Untuk itu, karena masih dalam sengketa, pedagang meminta penyegelan tidak dilakukan dulu,” ungkapnya.
Sementara itu, M. Idris, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, menjelaskan, proses penyegelan telah dilakukan sesuai aturan dan melalui berbagai tahapan. Tahapan yang dimaksud, berupa SP 1, SP 2 dan SP 3.
“Sesuai aturan 7 hari setelah SP 3 diterbitkan, bagi yang belum membayar, dilaksanakan penyegelan. Ini yang kami tegakkan. Sementara untuk masalah Perwako, sudah persetujuan Gubernur dan dilandasi dengan Perda no 15 dan 16 tahun 2013. hSepanjang aturan tidak ada yang membatalkan, Perwako tetap dijalankan,” jelasnya.
Terkait sosialisasi, M. Idris, juga menyampaikan, pada bulan Desember lalu, sejumlah pamflet dan selebaran telah disebar dan ditempel di Pasar Aur. Sedangkan untuk mengumpulkan pedagang, memang tidak dilakukan, karena tidak ada aturan yang mengatut hal tersebut.
“Untuk menentukan tarif retribusi, kami di pemerintah tentu tidak sembarangan juga. Sudah ada kajian dari tim dan juga perbandingan dengan daerah lain. Sampai saat ini, kita masih terapkan retribusi, tidak sewa. Daerah lain sudah menerapkan sewa. Apakah ini disebut memberatkan pedagang juga?,” ungkap M. Idris.
Setelah pertemuan itu, pedagang yang menolak kenaikan retribusi berencana akan kembali mengadukan nasib ke Padang. Mereka akan meminta petunjuk kepada instansi yang lebih tinggi.
(Ophik)