DPRD Agam

Ranperda Limbah Domestik, Bupati Agam Jawab Pandangan 7 Fraksi DPRD

Foto : dok. Humas DPRD Agam

Lubukbasung, kaba12.com — Bupati Agam Dr.Andri Warman tanggapi pandangan umum 7 fraksi DPRD Agam terkait pembahasan Ranperda pengelolaan limbah domestic di ruang sidang utama DPRD Agam Senin kemarin.

Bupati Agam menanggapi berbagai pertanyaan yang disampaikan para jurubicara fraksi-fraksi DPRD Agam yang sudah disampaikan sebelumnya dengan lugas, yang intinya menyebutkan ranperda tersebut merupakan hal penting yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola limbah domestic.

Seperti menjawab pandangan umum Fraksi Gerindra, bupati setuju bahwa peraturan benar-benar di rancang untuk mengendalikan perncemaran lingkungan,yang berpotensi memicu dampak terhadap masyarakat. “Peraturan ini diharapkan benar-benar melindungi masyarakat dari dampak buruk pencemaran lingkungan, seperti bencana longsor, banjir dan sebagainya,” tutur bupati.

Bupati Agam setuju dengan pandangan umum fraksi PKS, mengingat kawasan Agam begitu luas, menurut bupati perlu dirancang master plan dan rencana induk Sistem Penyelenggaraan Air Limbah Domestik (SPALD). “SPALD ini memuat dua ketentuan yakni pusat dan domestik yang mengacu pada prinsip pengembangan wilayah, RTRW, RPJMD dan peraturan yang berlaku lainnya,”ulasnya.

Menjawab pandangan umum Fraksi Demokrat Nasdem, bupati menyebut pemerintah daerah sangat berkomitmen menerapkan peraturan daerah ini jika sudah disahkan nantinya termasuk dalam menerapkan sanksi-sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kebijakan yang diterbitkan.

Sementara menanggapi pandangan umum Fraksi PAN, bupati secara prinsip setuju jika peraturan ini perlu dilandaskan pada keadilan agar maksimalnya pelaksanaan peraturan. “Hal ini perlu penjarinan informasi, metoda partisipatif yang melibatkan pakar dan stakeholder,” ujarnya.

Menanggapi pandangan umum fraksi Golkar, Andri Warman menyebutkan peraturan ini merupakan strategi pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan hidup, terutama kualitas sumber daya air,” pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan semua pihak dan kalangan,” ulasnya.

Hal senada disebutkan saat menanggapi pandangan umum fraksi PPP, dimana implementasi perda akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah dan masyarakat. “Dari segi ekonomi akan meningkatkan PAD serta akan berdampak juga terhadap kesehatan masyarakat, sosial dan budaya,” jelasnya.

Bupati Agam juga setuju dengan pandangan umum Fraksi PBB, Hanura dan Bekarya, bupati setuju bahwa diperlukan sosialisasi perilaku hidup sehat secara berkala kepada masyarakat, “hal ini, sudah dituangkan pada bab pembinaan dan pengawasan melekat, “ ulasnya.

Ranperda pengelolaan limbah domestic itu sendiri merupakan salah satu agenda priorotas dalam pengelolan dan penataan lingkungan yang menjadi salah satu fokus perhatian Pemkab.Agam saat ini, menyusul semakin tingginya aktivitas pembangunan di seluruh wilayah kabupaten Agam.

HARMEN

To Top