Lubukbasung,kaba12 — Komisi I DPRD Agam bahas percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam bersama 13 OPD Pemkab.Agam mitra kerja, yang bersentuhan langsung dengan proses penanganan dan pemulihan dampak bencana.
Pembahasan percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana itu digelar dalam rapat kerja Komisi I DPRD Agam di ruang sidang III Gedung DPRD Agam, Padang Baru, Lubukbasung, Senin, (12/1).
Pertemuan khusus ini difokuskan pada sinkronisasi program dan percepatan pemulihan kondisi wilayah terdampak bencana yang melanda wilayah Kabupaten Agam,sepanjang bulan November-Desember 2025 lalu, termasuk berbagai upaya yang dilakukan proses pemulihan kondisi masyarakat.
Rapat kerja ini, dipimpin Ketua Komisi I DPRD Agam, Dr. Novi Irwan, S.Pd, MM, dihadiri para anggota Komisi I lainnya, yakni Muhammad Hanafi, SH, Alfian, Marga Indra Putra, S.Pd, dan Masriko Andri, menghadirkan pimpinan dan perwakilan dari 13 OPD/Bagian yang menjadi mitra kerja Komisi I, antara lain Inspektorat, BKPSDM, DPMPTSP, Disdukcapil, DPMN, Satpol PP- Damkar, serta Kesbangpol.
Dalam raker tersebut, Dr. Novi Irwan menekankan penanganan pasca bencana bukan hanya tanggung jawab instansi teknis lapangan semata, melainkan membutuhkan dukungan administratif, legalitas, dan koordinasi dari seluruh OPD mitra kerja Komisi I.
Selain itu, Komisi I DPRD Agam juga mengundang Sekretariat DPRD, Bagian Hukum, Organisasi, Tata Pemerintahan, Prokopim, dan Bagian Umum dalam rapat kerja tersebut.
“Kami meminta kepada seluruh OPD mitra Komisi I untuk mengambil peran aktif dan konkret dalam percepatan pemulihan pasca bencana. Koordinasi antar lini harus diperkuat agar masyarakat terdampak segera mendapatkan pelayanan maksimal,” tegas Dr. Novi Irwan.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut meliputi, validasi data terdampak, Peran Disdukcapil dan DPMN dalam memastikan data warga dan wilayah terdampak akurat untuk penyaluran bantuan.
Selain itu juga Bagian Hukum diminta mempercepat telaah regulasi terkait penggunaan anggaran darurat atau skema bantuan agar tidak menyalahi aturan. Satpol PP dan Damkar diminta tetap siaga dalam fase transisi pemulihan, sementara BKPSDM memastikan distribusi aparatur di wilayah terdampak tetap berjalan efektif.
Dr.Novi Irwan berharap, rapat kerja yang digelar, dapat melahirkan langkah-langkah taktis sehingga proses pemulihan infrastruktur maupun sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Agam dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
(HARMEN)