Lubukbasung,kaba12 — Protes keras Epi Suardi, anggota Komisi II yang juga anggota Badan Anggaran ( Banggar) DPRD Agam yang hingga kini masih menjadi trending topik di berbagai media, terutama media yang dikomentari beragam oleh berbagai komponen masyarakat.
Epi Suardi yang juga Ketua Partai Hanura Agam itu, memprotes keras rencana pembelian 2 armada mobil dinas baru yang diperuntukkan bagi istri Bupati dan Wakil Bupati Agam. Bahkan, untuk penyediaan mobil dinas tersebut, pemerintah bahkan “tega”menghapus alokasi dana tunjangan pegawai pemerintah ( TPP) untuk kalangan ASN kategori PPPK .
Suara keras menolak pengadaan mobnas baru oleh Pemkab.Agam itu, tidak hanya disuarakan Epi Suardi dalam sidang paripurna DPRD Agam, Senin, (2/2/2026) kemarin, tapi juga dalam berbagai pertemuan tertutup dengan pemerintah, termasuk dalam proses pembahasan anggaran antara tim Banggar DPRD Agam dengan TAPD Pemkab.Agam.
“Sejak awal saya sudah memprotes dan meminta penyediaan mobnas itu dihapuskan. Bahkan, seluruh anggota Banggar mengetahui hal itu. Saya protes, untuk membeli mobnas untuk istri bupati dan wakil bupati disediakan, sementara dana TPP untuk PPPK dihapuskan, dimana nuraninya, “tegasnya kepada kaba12, Selasa, (3/2/2026) malam.
Kepada kaba12, Epi Suardi meluruskan informasi seperti yang dilansir beberapa media lain, karena yang diprotesnya adalah pengadaan 2 mobnas untuk tahun 2026, bukan di tahun 2025, “ini penting untuk dijelaskan, agar tidak salah interpretasi, “sebutnya.
Ditambahkan, penolakan itu disuarakan pihaknya bersama beberapa anggota DPRD Agam lain dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah, termasuk saat pembahasan anggaran 2026, yang disahkan November 2025 lalu , “ternyata alokasi anggaran untuk 2 mobnas itu tetap disediakan pemerintah, itu juga sudah saya croscek di bagian umum kantor bupati. Yang sangat kita sayangkan, itu tadi, untuk mobnas baru ada uang, untuk TPP PPPK yang notabone juga aparatur di Pemkab.Agam, kok dihapus, kan aneh, “tegasnya.
Bahkan, secara khusus Epi Suardi menegaskan, dalam sejarah DPRD Agam, bahkan pihaknya sudah banyak bertanya pada para anggota DPRD Agam yang sudah 3-4 periode duduk di kursi DPRD Agam, tidak pernah ada yang namanya pengadaan kendaraan dinas baru untuk istri bupati dan istri wakil bupati, “periode sebelumnya hanya menggunakan kendaraan yang sudah ada, semua layak dan bagus, “tegas Epi Suardi.
Anggota Komisi II DPRD Agam itu, menegaskan pihaknya akan tetap mempertanyakan hal itu, dan meminta rencana pembelian 2 mobnas itu dibatalkan dan dialihkan pada kegiatan lain, termasuk untuk dana TPP PPPK, “pokir anggota DPRD Agam saja tahun ini hanya masing-masing Rp.300 juta, “ ujarnya.
Sementara informasi yang diperoleh kaba12, polemic soal pengadaan mobnas baru yang direncanakan akan dibeli Pemkab.Agam tahun ini, masih akan panjang, pasalnya pemerintah juga akan menyampaikan penjelasan resmi tertulis pada DPRD Agam, selain klarifikasi yang sudah disampaikan di media sosial milik Pemkab.Agam dan konfirmasi kaba12 dengan Sekab.Agam Dr.M.Lutfie, Kabag.Umum Sekab.Agam Mufti dan kepala BAKD Agam Egi Maulana Putra.-HARMEN.-
